Tahan dana reses 44 anggota DPD, OSO akan disomasi
Merdeka.com - Lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali menjadi sorotan. Oesman Sapta Odang (OSO) akan disomasi 44 anggota DPD yang ditahan dana resesnya.
OSO disebut memerintahkan sekjen DPD untuk tidak mencairkan dana reses 44 anggota DPD yang tidak mau mengakui dirinya sebagai ketua DPD terpilih. Sementara 44 anggota DPD yang ogah meneken surat pengakuan masih menunggu putusan PTUN.
Sejumlah anggota DPD mengajukan gugatan ke PTUN DKI Jakarta terkait pelantikan OSO, Nono Sampono dan Damayanti Lubis sebagai pimpinan DPD. Proses pelantikan ketiga pimpinan DPD itu diyakini cacat hukum.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa yang diputuskan PDIP terkait menjadi oposisi? “Maka, sikap kami, kami tunggu proses penghitungan berjenjang, karena ada proses satu bulan, artinya tim khusus itu punya kerja waktu satu bulan,“ imbuh Hasto.
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap. Di mana DPT Pemilu adalah daftar Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak untuk memilih dan telah ditetapkan oleh KPU.
"Kita sedang pelajari, tapi kira-kira nanti kita beri somasi, kalau disomasi tidak menjadi perhatian juga, mungkin kita akan tempuh jalur hukum," kata anggota DPD Afnan Hadikusumo saat dihubungi merdeka.com, Selasa (9/5).
Afnan menegaskan, OSO tidak bisa menahan dana reses begitu saja. Sebab, reses adalah kewajiban anggota DPD untuk menyerap aspirasi rakyat dan hak anggota menerima dana untuk menunjang kegiatan tersebut.
"Reses adalah kewajiban anggota, karena wajib, maka ada hak yang harus diperoleh hak keuangan dan administrasi itu satu rangkaian. Maka jika ditahan hak anggaran resesnya sebenarnya tidak boleh, karena itu hak yang melekat ke anggota," kata dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Polisi Lalu Lintas (Polantas), yang diduga meminta ‘uang damai’ ke sopir bakal dinonaktifkan
Baca SelengkapnyaTersangka Pembunuhan Pria Terbungkus Sarung di Tangsel Dibantu Pedagang Soto, Begini Perannya
Baca SelengkapnyaPenampakan mobil komedian Komeng usai jadi anggota DPD jadi sorotan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Secara tegas, dia melempar sejumlah pertanyaan. Isinya soal pemalakan, iuran, dan berbagai hal mendasar lainnya.
Baca SelengkapnyaDamar mendapat dukungan penuh dari para tahanan kala mengikuti lomba tinju antar anggota kepolisian.
Baca SelengkapnyaBawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJika Terpilih Menjadi Anggota DPD, Segini Gaji dan Tunjangan yang Akan Diterima Komeng
Baca SelengkapnyaKPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.
Baca SelengkapnyaHasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca Selengkapnya