Tersengat Pidato 'Panas' AHY

Merdeka.com - "Akibat utang kelewat tinggi, akhirnya pemerintahan mendatang tidak leluasa membiayai kehidupan dan pembangunan nasional. Jangan menghukum pihak yang tidak bersalah."

Statement itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan pidato politik, di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).

AHY menyinggung utang negara yang diklaim naik tiga kali lipat. Angkanya berdasarkan informasi Kementerian Keuangan mencapai Rp7.733 triliun pada tahun 2023. Ditambah utang BUMN mencapai Rp1.640 triliun.

Anak sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini juga menyampaikan saat ini negara tengah kesulitan membayar utang. Karena kondisi keuangan negara yang menghadapi tekanan. AHY menegaskan, justru yang dirugikan adalah rakyat. Sebab yang menanggung utang negara adalah pajak dari masyarakat.

"Rakyat juga yang akan menanggung utang, lewat pajak yang mereka bayar," tegas AHY.

Terkait penundaan Pemilu 2024, AHY meyakini seluruh masyarakat juga menolak. Bila memang pemilu yang ditunda, AHY menyindir siapa yang akan memimpin negeri ini.

"Apa iya ada plt presiden?" ujar AHY.

Bahkan Indonesia akan dipandang dunia sebagai republik pisang atau banana republic bila terjadi penundaan pemilu. Sebab kekuasaan akan diduduki oleh orang-orang yang tidak dipilih secara demokratis.

"Saya khawatir, khawatir dunia akan melihat Indonesia sebagai banana republic, banana republic karena semua pejabat, semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa pemilu yang demokratis," ujar AHY.

Banana republic merupakan istilah yang diciptakan penulis Amerika Serikat, O. Henry untuk merujuk negara-negara yang dipimpin oleh oligarki dan diktaktor.

Istilah republik pisang lahir karena melihat negara di Amerika latin yang memiliki ketergantungan kepada satu hasil alam seperti pisang atau kopi.

Harusnya Kritik SBY soal Hambalang dan Century

Wakil Ketua PPP Arsul Sani sindir Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal pidato yang 'menyerang' pemerintahan Jokowi. Sebab, Arsul menilai AHY terlalu prematur untuk mengkritisi program pemerintahan yang sedang berjalan.

Dia menyarankan, AHY lebih baik mengkritik program-program yang telah dijalankan di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono. Dia mencontohkan, Pembangunan Hambalang dan Kasus Bank Century.

"Contoh kita bisa mengatakan bahwa kebijakan dan program Pemerintahan SBY terkait dengan pusat olahraga terpadu yang dikenal sebagai proyek Hambalang atau program stabilisasi sektor keuangan/perbankan Bank Century," ujarnya.

Arsul menyentil program yang dinilai tak bermanfaat bagi masyarakat kecil yang dilakukan hampir selama 10 tahun pemerintahan SBY adalah pelepasan kawasan hutan.

"Jadi bicara grusa-grusu maka proyek Hambalang itu justru lebih nyata grusa - grusu-nya. Kemudian juga kebijakan de-forestisasi atau pelepasan kawasan hutan yang luar biasa jumlah luasannya selama 10 tahun masa pemerintahan Pak SBY, itu juga bisa dipertanyakan manfaatnya bagi rakyat kecil dan bagi preservasi lingkungan hidup kita," imbuhnya.

Mangkrak di Era SBY, Dihidupkan Lagi oleh Jokowi

Politikus Senior PDIP Junimart Girsang juga menyindir AHY yang menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak mengelola keuangan negara dengan baik, akhirnya tidak berdampak kepada rakyat kecil atau wong cilik.

Menurut Junimart, tak masalah jika utang negara naik namun sebanding dengan pembangunan infrastruktur yang merata.

"Betul utang bertambah tapi untuk pembangunan jalan tol Papua dibangun, jalan tol dari Medan sebentar lagi itu depan mata saya loh," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).

Dia menyebut, bahkan pembangunan yang mangkrak pada zaman pemerintahan SBY dapat dihidupkan kembali.

"Kalau ada utang tapi kan ada faktanya pembangunan coba cek infrastruktur, coba cek pembangunan lain pasar segala macam ada semua," jelas dia.

"Jadi jangan utang bertambah sedikit tetapi enggak ada pembangunan selama ini bagaimana? Banyak mangkrak tuh, zaman Pak Jokowi sekarang yang mangkrak-mangkrak hidup tuh, diberdayakan semuanya," sambung Junimart.

AHY Diminta Pastikan Dulu Kritik Pakai Fakta Sesungguhnya

Ketua DPD Jawa Barat Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily tak setuju dengan kritik AHY terhadap pemerintahan Presiden Jokowi terkait program yang tak berpihak pada wong cilik.

"Silakan saja mengkritik terhadap kebijakan, tetapi yang harus dipastikan apakah kritiknya tersebut didasarkan pada argumen dan fakta sesungguhnya yang dirasakan masyarakat," kata Ace, saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (16/3).

Misalnya, kata dia, membuat tol Trans Jawa sudah direncanakan sejak dahulu. Soal pemindahan Ibu kota, lanjut dia, sesungguhnya sudah direncanakan zaman Soeharto.

Dia menegaskan, semua kebijakan pemerintah telah melalui proses kajian. Bahkan Presiden Jokowi yang berani mengeksekusi sebuah kebijakan yang telah direncanakan sejak pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

"Dan saya kira kalau saya lihat dari apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, banyak yang dinilai oleh masyarakat justru masyarakat sangat puas atas kinerja pemerintahan Jokowi," tuturnya.