Timses jawab kritikan Jokowi bagi-bagi sepeda: Kalau boleh, jangan dilarang
Merdeka.com - Wakil Ketua Koalisi Indonesia Kerja Abdul Kadir Karding menuturkan aksi Presiden Joko Widodo kembali membagi-bagikan sepeda ke warga merupakan hal yang wajar. Itu sudah menjadi gaya kepemimpinan capres nomor urut 01 itu.
"Kalau Pak Jokowi tradisinya memang dari dulu, jadi itu tradisi kepemimpinan beliau," kata Karding di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Jumat (28/9).
Sekretaris Jenderal PKB itu mengatakan soal boleh tidaknya menjadi urusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kalau dianggap tidak boleh, seharusnya lembaga penyelenggara pemilu itu langsung sampaikan larangannya kepada Jokowi.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Siapa yang dilaporkan melanggar aturan Pilpres? Kubu pasangan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar heran laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka tidak diproses.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Kenapa Jokowi minta Parmusi jaga kondusifitas Pemilu? 'Bapak presiden memberikan pesan agar supaya Parmusi juga ikut menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan dalam rangka menyambut tahun politik 2024 agar pemilu dapat dilaksanakan secara aman damai jujur adil tepat pada tanggal 14 Februari yang akan datang,'
-
Mengapa KPU perlu membuat peraturan pemilu? Menyusun peraturan pemilu yang mengatur aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu, seperti tata cara pencalonan, penggunaan surat suara, kampanye, pengawasan, dan penghitungan suara.
"Kalau itu dianggap tidak boleh, disampaikan kepada Pak Presiden, 'pak itu tidak boleh, jangan'," kata Karding.
Namun, menurutnya, kalau aksi tersebut diperbolehkan tidak perlu dilarang-larang. Apalagi kubu Prabowo-Sandiaga sampai mendesak KPU dan Bawaslu.
"Tapi kalau boleh, jangan dilarang juga, dilarang karena hal-hal apalagi karena desakan dari paslon tertentu, enggak boleh," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali membagikan sepeda kepada masyarakat. Padahal sebelumnya, Jokowi berencana menyetop kebiasaannya itu. Alasannya karena masuk masa kampanye.
Jokowi membagikan sepeda di sela-sela penyerahan 4.000 sertifikat tanah kepada warga di Lapangan RRI, Depok, Jawa Barat, Kamis (27/9).
Seperti biasa, warga yang beruntung mendapatkan sepeda harus menjawab pertanyaan yang diberikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Begitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca SelengkapnyaReaksi Anies Tanggapi Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak: Sebelumnya Kami dengar Netral dan Mengayomi Semua
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, dirinya adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, dengan pernyataan itu bisa menjadi penentu dari segala pernyataan Jokowi yang seolah netral.
Baca SelengkapnyaMeskipun, Jokowi menekankan, harus sesuai dengan aturan
Baca Selengkapnya"Pernyataan Pak Jokowi itu, memang blunder. Menurut kita kepala negara tidak seharusnya menyatakan seperti itu," kata Ketua TKD AMIN, Rahmat
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN menanggapi pernyataan Jokowi bahwa presiden bisa kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaEkspresi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat mengangguk beberapa kali ketika Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh memihak
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengingatkan, saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengatakan, Jokowi hanya memberikan edukasi demokrasi dengan menyatakan presiden boleh memihak dan kampanye.
Baca Selengkapnya