TKN Jokowi Klaim Kebijakan Percepat Gaji 13 & 14 ASN Bukan Politik Uang

Merdeka.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Arya Sinulingga menyebut kebijakan pemerintah Joko Widodo menaikan dan mempercepat gaji 13 dan 14 pegawai negeri sipil (ASN/PNS) bukan bagian dari kampanye. Dia menganggap kebijakan tersebut tidak melanggar aturan.

"Itu kan kesejahteraan para PNS saja, itu adalah langkah-langkah untuk mensejahterakan PNS," kata Arya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/3).

Politikus Perindo itu pun membantah pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, bahwa Jokowi berlaku curang. Kata Arya, kebijakan pemerintah itu tidak termasuk politik uang.

"Bukan money politik orang itu gaji orang kok," ucapnya.

Arya pun menyebut, DPR pun ikut menyetujui kenaikan dan percepatan gaji 13 dan 14 PNS. Sehingga, dia mempertanyakan pernyataan Fahri soal gaji ASN itu.

"Yang tanda tangan gaji 13 dan 14 Fahri ikut tanda tangan enggak? Ikut dia. Itu sah dan benar enggak ada hubungannya dengan money politik," tandasnya.

Diberitakan, upaya Presiden Joko Widodo yang hendak menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebelum Pemilu Presiden (Pilpres) mendapatkan sorotan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Dia menuding upaya tersebut merupakan bagian dari cara untuk mendongkrak kemenangan Jokowi pada Pilpres mendatang.

Hal ini dikatakan Fahri usai meninjau kondisi Rutan Klas 1 Medaeng, Sidoarjo. Ia menyatakan, jika Jokowi yang juga merupakan calon Presiden pasangan Cawapres Ma'ruf Amin ini, tengah melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak popularitasnya.

"Saya membaca Pak Jokowi akan melakukan apapun untuk terpilih kembali," ujarnya, Minggu (10/3).