Follow
TKN Minta KPU Segera Unggah Dokumen C1 ke Publik
Merdeka.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Krisyanto meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera mengunggah dokumen C1. Dia memandang data dari C1 adalah sumber primer yang memiliki legalitas yang paling kuat.
Selain itu, dia menilai, dengan mengunggah data C1 untuk menghindari kesimpangsiuran informasi dari hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019.
"Guna menghindari kesimpangsiuran, TKN pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin merekomendasikan kepada KPU untuk secepatnya mengupload seluruh dokumen-dokumen C1, dan dinyatakan terbuka bagi publik," katanya di Jakarta, Minggu (21/4).
-
Mengapa Kotak Suara Pemilu dibuat transparan? Kotak suara umumnya terbuat dari bahan yang kuat dan transparan agar proses penghitungan suara dapat dilakukan dengan transparan dan dapat dipantau oleh saksi-saksi dari berbagai calon atau partai politik.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Bagaimana KPU menjamin soal debat capres tidak bocor? '(Jamin kerahasiaan soal agar enggak bocor) Intinya semua tim pasangan calon sudah tahu temanya,' kata Hasyim.
-
Bagaimana cara pengawasan pelipatan surat suara? 'Jadi petugas pelipat suara ini setelah bekerja saat akan pulang akan diperiksa. Mana tau ada yang membawa kertas suara ataupun tinta baik sengaja atau tidak sengaja. Semua sudah sesuai SOP,' kata Kombes Jeki Selasa (9/1).
-
Bagaimana cara PTPS memastikan proses pemungutan suara di Pilkada 2024 berjalan dengan integritas? Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) memainkan peran krusial dalam memastikan integritas dan keabsahan proses pemungutan suara selama pemilihan. Tugas utama mereka adalah mengawasi jalannya proses pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS), memastikan bahwa semua prosedur dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
-
Mengapa pengawasan pemilu sangat penting bagi demokrasi di Indonesia? Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Dengan adanya pengawasan yang baik, proses pemilu akan berjalan secara fair dan tidak terjadi manipulasi atau kecurangan.
Sekretaris Jenderal PDIP ini mengungkapkan, dengan dibuka ke publik, maka semua proses dokumen C1 bisa dengan mudah diawasi oleh Bawaslu. Dengan begitu, dia menilai, KPU bisa menunjukkan proses transparansinya dalam melakukan rekapitulasi suara.
"Mengapa kita merekomendasikan? Karena untuk menghindari keresahan baru dan mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan provokasi politik," ungkapnya.
"Maka unsur-unsur transparansi, akuntabilitas dan juga peningkatan kualitas dari Pemilu ini dapat dilakukan oleh KPU," pungkas Hasto.
Reporter: Putu Merta SuryaSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KPU RI memastikan, tujuan SIREKAP digunakan adalah untuk memotret proses penghitungan suara di TPS
Baca Selengkapnya
KPU RI meminta kepada rekapitulator daerah untuk segera mengunggah hasilnya jika sudah ada.
Baca Selengkapnya
Idham mengatakan bahwa lembaganya belum melaksanakan rekapitulasi nasional untuk suara dalam negeri.
Baca Selengkapnya
ditutupnya diagram perolehan suara di Sirekap KPU RI dapat membuat publik tak percaya terhadap hasil Pemilu.
Baca Selengkapnya
Komisioner KPU Idham Holik menyatakan, pihaknya bakal tetap menjaga transparansi hasil rekapitulasi pemilihan umum (Pemilu) 2024 secara keseluruhan.
Baca Selengkapnya
Zaky sangat menyayangkan bahwa seharusnya formulir C1 bisa secepatnya di unggah ke Sirekap.
Baca Selengkapnya
DPR sebelumnya mengimbau kepada KPU untuk segera mengantisipasi lonjakan suara PSI dengan penghitungan secara manual.
Baca Selengkapnya
Diagram perolehan suara Pilpres yang biasanya ditampilkan pada laman Sirekap menghilang.
Baca Selengkapnya
Data perolehan suara partai politik di Sirekap dapat diverifikasi langsung oleh setiap pengaksesnya.
Baca Selengkapnya
Masyarakat juga dapat mendokumentasikan proses penghitungan suara yang akan dilakukan sebelum TPS tutup.
Baca Selengkapnya
RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Banyaknya pihak yang mengawasi setiap proses pemungutan dan perhitungan suara.
Baca Selengkapnya