Follow
Wiranto Akui Masih Ada Daerah Rawan Konflik di Pemilu 2019
Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto mengakui ada beberapa daerah rawan konflik dalam Pemilu serentak 2019. Sayang, dia tak membeberkan di mana saja titik kerawanan tersebut.
"Menurut survei kami, di beberapa daerah memang masih ada kerawanan Pemilu," kata Wiranto di Pernyataan tersebut disampaikannya dalam jumpa pers terkait Koordinasi Kesiapan Pengamanan Tahapan Masa Rapat Umum/Kampanye serta Tahapan Penghitungan Suara di Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).
Wiranto mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai elemen demi melancarkan pesta demokrasi itu.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Kenapa Kaltim dianggap rawan keributan dalam Pemilu 2024? Berdasarkan data yang diperoleh, Bawaslu RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu yang memperlihatkan lima wilayah yang berpotensi memiliki tingkat kerawanan tinggi menjelang pemilu serentak 2024. Wilayah-wilayah tersebut antara lain DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.
-
Kenapa Pilkada DIY rawan konflik? Di beberapa daerah, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) rawan terjadi konflik, tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Di mana Pilkada 2024 paling rawan konflik di DIY? 'Berdasarkan data itu, dari seluruh kabupaten/kota yang ada di DIY, memang Kabupaten Sleman yang paling tinggi. Bahkan Sleman menjadi kabupaten yang menduduki peringkat kerawanan nomor 25 di tingkat nasional,' kata Umi dikutip dari ANTARA pada Kamis (18/7)
-
Dimana pelanggaran pemilu bisa terjadi? Pelanggaran pemilu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyebaran berita palsu atau hoaks, intimidasi terhadap pemilih, pencurian atau manipulasi suara atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik.
"Aparat keamanan sudah siap untuk mengamankan Pemilu. Aparat yang dikerahkan 593.812 personel, besar sekali," kata Wiranto.
Menurut purnawirawan jenderal TNI itu, hal itu dilakukan demi mengamankan Pemilu, meskipun biaya yang dikeluarkan terbilang tidak sedikit.
"Bukan soal cost, tapi tanggung jawab kita untuk mengamankan pemilu betul-betul aman, dan semua sudah tergelar di lapangan dengan berbagai petunjuk dan instruksi dari pimpinan untuk siapa dan berbuat apa," terang Wiranto.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Jawa Tengah menjadi salah satu titik rawan Pilkada 2024, KPU beberkan sejumlah faktornya.
Baca Selengkapnya
Listyo meminta jajarannya mengoptimalkan preventif strike agar pelaku teror bisa ditangkap sebelum melancarkan aksinya.
Baca Selengkapnya
Bawaslu mencatat Papua menjadi lokasi awan dalam tahapan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, masa tenang Pilkada dimulai pada 24 sampai 26 November 2024.
Baca Selengkapnya
Dia bahkan mewanti-wanti intelejen negara harus untuk mengantisipasi gangguan
Baca Selengkapnya
Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca Selengkapnya
Kemenko Polhukam melakukan pemetaan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial tersebut.
Baca Selengkapnya
Bawaslu DKI telah memetakan tiga kategori kerawanan yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Baca Selengkapnya
Menjelang pendaftaran, kerawanan ada tiga, tadi yang disampaikan, yakni kerawanan pencalonan, kerawanan pada kampanye, dan perhitungan," kata Hadi.
Baca Selengkapnya
Bima Arya menegaskan, stabilitas politik dan keamanan diperlukan agar potensi konflik yang terjadi pasca-pelaksanaan Pilkada dapat diminimalkan.
Baca Selengkapnya