Ditanya Soal Pelaksanaan Vaksinasi Booster, Begini Tanggapan Dinkes Sumut

Merdeka.com - Pemerintah sebelumnya telah menyatakan bahwa vaksinasi booster Covid-19 akan dimulai pada 12 Januari 2022. Syarat vaksinasi booster telah diterbitkan, di mana vaksin dosis ketiga ini akan diberikan kepada masyarakat usia 18 tahun ke atas yang sudah sesuai rekomendasi WHO.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin pada Senin (3/1).

"Program vaksin booster sudah diputuskan oleh Bapak Presiden akan jalan tanggal 12 Januari ini diberikan ke golongan dewasa di atas 18 tahun sesuai dengan rekomendasi WHO," ujar Budi.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumatra Utara (Sumut) Ismail Lubis mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan vaksinasi booster di daerah tersebut. Namun, secara teknis, Ismail menyebutkan Sumut siap untuk melakukan vaksinasi tersebut.

"Untuk Sumut kami siap untuk melakukan penyuntikan vaksin penguat," ujarnya pada Rabu (5/1).

Melansir dari ANTARA, berikut informasi selengkapnya.

Belum Ada Detail Pelaksanaan Vaksinasi

Ismail mengatakan, saat ini pihaknya belum bisa memastikan soal pelaksanaan vaksinasi booster karena belum ada petunjuk teknis yang lebih detail mengenai vaksinasi tersebut.

"Kami masih menunggu arahan. Setelah diputuskan pastinya akan ada petunjuk teknis mengenai pelaksanaan vaksinasi penguat ini," katanya.

Ia mengaku saat ini pihaknya fokus mengejar target 60 persen untuk vaksinasi kelompok lanjut usia, guna memenuhi syarat yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi booster tersebut. Sebab masih ada beberapa daerah di Sumut yang belum mencapai target 60 persen.

"Ada beberapa daerah yang belum mencapai 60 persen," ujarnya.

Antisipasi Peredaran Vaksin Booster Ilegal

Meski pelaksanaan vaksinasi booster masih menunggu arahan pemerintah pusat, namun Ismail mengatakan, pihaknya saat ini tengah memperketat pengawasan pelaksanaan vaksinasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah penggunaan vaksin booster ilegal yang tidak sesuai aturan pemerintah.

"Salah satu yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat pengawasan," katanya.

Namun, Ia memastikan hingga saat ini tidak ada peredaran vaksin booster ilegal di wilayah Sumut. Ia meminta seluruh elemen terlibat untuk mengawasi pemberian vaksin agar tepat sasaran, dengan pendataan yang lebih transparansi, sehingga alokasi vaksin tidak disalahgunakan.

  (mdk/far)