Dia mengaku, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPK terkait permintaan audit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di PT Asabri. Hingga kini, Ghufron menjelaskan, masih menunggu informasi terkait kerugian negara tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti.

Setelah semua data terverifikasi secara keseluruhan, BPK berencana menyerahkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kemudian ditindaklanjuti.

Moeldoko menjelaskan, semasa menjabat Panglima TNI juga tidak ada masalah pembayaran asuransi di Asabri. Dia menjelaskan, saat itu Asabri berperan sebagai pembayar uang muka apabila ada prajurit yang ingin memesan rumah. Di luar itu, dia tidak mengerti detail kondisi Asabri karena di bawah koordinasi Kementerian BUMN.

Kementerian BUMN telah memiliki beberapa rencana penyelesaian Asabri, namun akan diajukan terlebih dahulu kepada Menhan dan Menkopolhukam. Diharapkan nantinya Menhan dan Menkopolhukam sudah bisa mencari solusi yang terbaik dari usulan yang diajukan Menteri BUMN.

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga meminta pemilik PT Hanson International TBk, Benny Tjokrosaputro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat untuk melunasi atau membayar utang mereka ke Asabri.

Direktur Utama Asabri Letjen TNI (Purn) Sonny Widjaja menyatakan operasional perusahaan berjalan lancar dan baik-baik saja.

Menurut Nawawi, setiap terjadi pelanggaran hukum terkait praktik korupsi patut diselidiki KPK. Terlebih dugaan korupsi di PT Asabri perlu ditindaklanjuti menyusul pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut mencapai puluhan triliun rupiah.