Kpk
Berita Utama
-
berita update
VIDEO: Kejutan! Cagub Bengkulu Peras Ancam Pecat Bawahan Jika Tak Dibantu Ongkos Pilkada
-
berita update
VIDEO: Lancung Gubernur Bengkulu di OTT KPK, Cairkan Honor Guru Honorer Buat Amunisi Pilkada 2024
-
berita update
VIDEO: Jenderal Budi Gunawan Blak blakan Beri Pesan Khusus Pimpinan KPK Baru Era Prabowo
-
berita update
Eks Penyidik KPK Bicara Sosok Setyo Budiyanto: Tidak Ada Rekam Jejak Buruk Selama di KPK
-
berita update
VIDEO: Habiburokhman Gerindra Minta ke Pimpinan & Dewas KPK Tiadakan Doorstop Wartawan
Berita Terbaru
-
konten ai
Cara Mengatasi Kebiasaan Anak Mengompol Di Malam Hari, Ketahui Penyebab dan Tips Efektif Mengatasinya
-
konten ai
Cara Membangun Masa Kecil yang Bahagia, Hal Penting yang Orang Tua Pahami untuk Tumbuh Kembang Anak
-
gangguan mental
Gangguan Mental pada Remaja, Hubungan dengan Risiko yang Diterima Melalui Media Sosial dan Lingkungan Sekitar
Berita Populer
-
Dinas Dukcapil Jakarta Tidak Libur Saat Pilkada, Catat Waktunya
-
Analisis Pengamat Politik Soal Ucapan Jokowi 'Saya Titip' di Pilkada 2024
-
VIDEO: Dibongkar Maruarar! Jokowi Dukung Ridwan Kamil, Loyalis PDIP Turun Gunung
-
VIDEO: Kejutan! Cagub Bengkulu Peras Ancam Pecat Bawahan Jika Tak Dibantu Ongkos Pilkada
-
VIDEO: Lancung Gubernur Bengkulu di OTT KPK, Cairkan Honor Guru Honorer Buat Amunisi Pilkada 2024
Berita Utama Lainnya
KPK enggan untuk memasukkan Sahbirin ke dalam DPO. Padahal, KPK sempat menyebut Sahbirin sudah kabur.
KPK memastikan hingga saat persidangan praperadilan berlangsung, Sahbirin tidak diketahui keberadaannya
Keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (SHB) tidak diketahui.
Menurutnya, seleksi lanjutan Capim dan Cadewas KPK masih menunggu proses di pemerintahan saat ini yang dimpimpin Presiden Prabowo Subianto.
MA tetap menyatakan Maming terbukti bersalah atas kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) bahkan dikenakan denda sebesar Rp500 juta.
"Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir," kata Ghufron.
Imbauan ini ditujukan kepada menteri dan wakil menteri yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib lapor LHKPN.
KPK berdalih pernah tiga kali menerima laporan gratifikasi oleh pihak yang bukan penyelenggara negara dan semuanya tidak ditindaklanjuti,
Dari 10 kandidat yang ada saat ini belum ada yang sosok yang dianggap cocok untuk memimpin KPK.
Mantan Ketua KPK Abraham Samad mendesak agar sejumlah kasus yang berhubungan dengan keluarga mantan Jokowi agar dapat segera diusut.