Program Tapera Pemerintah

Berikut daftar beban potongan gaji yang membuat nasib pekerja di Indonesia semakin sengsara.

Pengunjuk rasa menyatakan program Tapera yang diwajibkan untuk para pekerja merupakan kebijakan yang tidak pro rakyat.

Pengawasan dan evaluasi program Tapera sangat penting, khususnya tentang manajemen pengelolaan dana nasabah.

Rieke 'Oneng' emosi saat pertanyakan modal awal Tapera senilai Rp2,5 triliun di rapat paripurna.

Kedua, KSPI menilai pemerintah lepas tanggung jawab untuk mengatasi persoalan perumahan.

Heru menekankan agar data peserta yang tercatat di sistem Tapera benar.

Pemerintah menegaskan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang rencananya diimplementasikan pada 2027, tak akan ditunda.

Moeldoko menjelaskan, pemerintah ingin menunjukkan kehadirannya dalam semua situasi yang dihadapi masyarakat, khususnya persoalan rumah.

Kebijakan pemotongan gaji para pekerja swasta maupun ASN/PNS untuk program Tapera menjadi sorotan publik. Simak manfaat dan dampak buruknya.

Menurut Said, selain membebankan buruh dan rakyat, ada beberapa alasan mengapa program Tapera belum tepat dijalankan saat ini.

Program Tapera sudah dibentuk sejak lima tahun yang lalu, namun dalam pelaksanaan awalnya diperuntukkan guna membentuk kredibilitas terlebih dahulu.

Aturan Tapera terbaru semakin menambah beban baru bagi pemberi kerja maupun pekerja

Pemberi kerja wajib membayar simpanan peserta yang menjadi kewajibannya dan memungut simpanan peserta yang menjadi kewajiban pekerjanya yang menjadi peserta.

Bagi masyarakat yang masuk dalam kategori berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah pertama dapat mengajukan manfaat pembiayaan Tapera.

Adapun besaran simpanan peserta pekerja sebesar 0,5 persen yang ditanggung pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung pekerja.

Kepesertaan simpanan Tapera juga menyasar termasuk karyawan swasta dan pekerja lain yang menerima gaji atau upah.