"Menurut saya, urgensi perubahan UU ITE ini juga sudah dirasakan oleh semua fraksi yang ada. Jadi, kalau nanti ada usulan itu, diyakini akan disetujui mayoritas fraksi," katanya.

"Situasi perkembangan terbaru dunia digital kita di indonesia akan semakin sehat dengan adanya revisi UU ITE dan selesainya pembahasan RUU PDP," ucapnya.

Waketum Golkar itu berharap UU ITE mempertimbangkan prinsip keadilan. Diharap tidak ada lagi pasal karet yang multitafsir. Agar tetap menjaga demokrasi yang tetap berjalan sesuai harapan dalam menyampaikan kebebasan berpendapat.

Apa yang dikatakan terkait revisi tersebut, karena menurutnya sejak UU ITE itu diberlakukan justru aparat kepolisian lebih disibukkan dengan adanya perang di dunia maya atau melalui media sosial.

"Ide dan gagasan Presiden Jokowi tersebut kita sambut hangat bagi kehidupan demokrasi yang lebih baik," ucapnya.

Namun, menurutnya dari sisi pemerintah revisi UU ITE agak terlambat.

"Saya paham undang-undang ITE semangatnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, agar sehat, agar beretika dan agar bisa dimanfaatkan secara produktif, tetapi implementasinya, pelaksanaannya jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan," kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo meminta Kapolri untuk lebih selektif menerima laporan terkait Undang-undang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE).

Rizal Ramli mengungkapkan, penggunaan UU ITE untuk memberangus kritikan ini berimbas pada anjloknya indeks demokrasi di Indonesia. Penurunan indeks demokrasi ini terjadi dalam empat tahun belakangan ini.

Data kubu Prabowo menyebutkan, lebih dari 35 persen pelapor UU ITE itu adalah pejabat negara. Menurutnya, UU ITE menjadi alat buat pejabat negara membungkam kritik. Sebagian besar pejabat dinilai cenderung anti kritik.

Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menyoroti pasal karet yang masih ada dalam Undang-Undang ITE. Jika memenangkan Pilpres 2019 dan dipercaya memimpin negeri ini, Sandiaga berjanji akan merevisi aturan yang jadi kontroversi.

"Sebagaimana contoh mengenai ujaran kebencian, ujaran kebencian yang dimaksud dalam KUHP adalah ujaran kebencian dalam rangka menghasut, sedangkan dalam UU ITE pengaturannya dibuat lebih karet sehingga lebih mudah digunakan," jelas Erasmus dalam pesan singkat kepada merdeka.com, Rabu (30/1).