RPM pemblokiran ancam kebebasan berinternet

Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika terancam jadi bulan-bulanan komunitas internet seperti pada saat mengeluarkan RPM mengenai Konten Multimedia. Pemicu protes itu kemungkinan datang dari RPM mengenai Penanganan Konten Internet Negatif.

Beberapa tahun lalu, Kominfo pernah menyampaikan pada masyarakat rencana untuk mengeluarkan Peraturan Menteri mengenai Konten Multimedia, namun kemudian publik menolak draf rancangan tersebut yang dianggap mengancam kebebasan internet (internet freedom) yang merupakan inti dari keberadaan internet.

Akhirnya Kementerian Kominfo pun membatalkan rencana mengetok palu terhadap Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tersebut.

Sekian tahun berlalu, kini gagasan yang hampir sama dikeluarkan kembali Kementerian Kominfo untuk pemblokiran situs-situs bermuatan negatif. Namun, tidak lagi menggunakan nama RPM Konten Mulitmedia, melainkan  RPM tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, walaupun secara isi tujuan akhir dari pemblokiran konten negatif akan tetap sama.

Kepala Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto menegaskan bahwa RPM baru ini berbeda dengan RPM Konten Multimedia yang sempat ramai dan ditolak publik.

"RPM ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan RPM Konten Multimedia, karena sepenuhnya hanya mengatur tata cara dan prosedur baku penanganan konten negatif. RPM ini telah dibahas secara internal dan ekternal," kata Gatot, Senin (3/3).

Meski demikian, tambahnya, pihaknya tetap meminta pendapat publik mengenai RPM ini. "Sebagaimana tata cara yang ada di mana setiap RPM harus melalui uji publik, maka pada tanggal 3-15 Maret 2014 Kementerian Kominfo mengadakan uji publik, dengan harapan memperoleh masukan, tanggapan, komentar dan bahkan kritik sekalipun dari masyarakat dan berbagai pihak terkait terhadap penyempurnaan RPM ini," tegas Gatot.

Menurut pengamat teknologi informasi Heru Sutadi, jika ditilik aturan ini memang bertujuan sama dengan RPM Konten Multimedia, memblokir situs negatif.

“Hanya saja, pada RPM ini situs negatif berdasar laporan masyarakat dan lembaga atau instansi pemerintah lainnya. Dan proses akan dilakukan di Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika),” katanya.

Dengan wewenang yang dimiliki Ditjen Aptika ini yang mungkin bisa jadi penyimpangan, tambahnya, jika tanpa pengawasan dan keterlibatan stakeholder secara lebih luas. Sebab artinya, proses diblokir dan tidak diblokir hanya pertimbangan dari ditjen Aptika semata.