Penerimaan Polri 2024: Syarat, Waktu, dan Disiapkan untuk Program Makan Siang Gratis

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengumumkan rekrutmen Bintara Polri Kompetensi Khusus untuk mendukung program makan siang gratis.

Baru-baru ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengumumkan bahwa pendaftaran untuk rekrutmen Bintara Polri Kompetensi Khusus (Bakomsus) telah dibuka. Langkah ini merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk mendukung program swasembada pangan serta penyediaan makanan bergizi secara gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Bakomsus adalah bintara kompetensi khusus yang berasal dari pertanian, dan kami juga telah menjalin kerja sama dengan Mendikbudristek serta berbagai pemangku kepentingan untuk mengetahui jumlah SMK pertanian di Indonesia," ungkap Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, di Hotel The Tibrata, Jakarta Selatan, pada Rabu (30/10).

1. Rekrutmen Bintara Polri Kompetensi Khusus Sebanyak 600 Orang

Polri berencana untuk merekrut 600 anggota dari Bakomsus dan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) guna berkolaborasi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan serta menyediakan makanan bergizi secara gratis.

"Kami akan memulai dengan persiapan lahan untuk penanaman padi, diikuti dengan tanaman lainnya seperti palawija, jagung, dan sebagainya," ungkap Sandi. Dalam pelaksanaan program ini, kerjasama dengan berbagai pihak sangat penting untuk memastikan efektivitasnya.

2. Target Swasembada Pangan 2028

Presiden Prabowo Subianto menargetkan bahwa Indonesia akan mencapai swasembada pangan pada tahun 2028. Komoditas beras menjadi fokus utama, tetapi perhatian juga diberikan kepada komoditas lain seperti jagung, tebu, kedelai, dan kopi. Saat ini, Indonesia masih bergantung pada impor untuk banyak komoditas pangan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan, "Kita saat ini banyak mengimpor coklat dan kopi, serta cabai dan bawang. Semua itu juga akan kami kembangkan," saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian Perdagangan, sebagaimana dikutip dari Merdeka.com.

3. Alokasi Anggaran untuk Ketahanan Pangan

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 139,4 triliun untuk tahun 2025. Dana tersebut akan disebar ke berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Ternyata anggaran cukup besar di ketahanan pangan itu tahun 2025 itu ada 139,4 triliun totalnya," jelas Zulkifli Hasan. Selain itu, anggaran ini juga akan digunakan untuk mendukung kegiatan yang melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam bidang penelitian.

4. Sinergi Antar Sektor untuk Ketahanan Pangan

Koordinasi antar sektor sangat penting untuk mencapai sasaran swasembada pangan. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa langkah, program, dan visi dari berbagai pihak perlu disatukan. "Jadi bagaimana nanti kita menyatukan langkah, program, irama, visi, misi," tuturnya. Dengan terjalinnya sinergi yang baik, diharapkan ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

Sinergi yang optimal antara berbagai sektor akan menjadi fondasi yang kokoh dalam mencapai target swasembada pangan. Menurut Zulkifli Hasan, penting untuk menyatukan langkah, program, dan visi dari semua pihak terkait. "Jadi bagaimana nanti kita menyatukan langkah, program, irama, visi, misi," tuturnya. Harapannya, kolaborasi yang baik ini akan mendukung pencapaian ketahanan pangan yang berkelanjutan dan efektif di seluruh tanah air.

5. Langkah Selanjutnya untuk Mencapai Target

Pemerintah berencana untuk mengalokasikan dana yang besar mulai tahun 2025 demi mencapai target swasembada pangan pada tahun 2028. Salah satu strategi yang akan diterapkan adalah dengan menciptakan sawah baru serta meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada.

"Cetak sawah atau ekstensifikasi 150 ribu hektare, ada juga intensifikasi (lahan) 80 ribu hektare," tegas Menteri Zulkifli Hasan. Dengan total anggaran sebesar Rp15 triliun yang disediakan untuk proyek-proyek ini, diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan di tingkat nasional.

Syarat dan Waktu Penerimaan Bakomsus

Berikut adalah informasi penting terkait lowongan untuk posisi Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) yang dirangkum dari berbagai sumber. Pertama, calon pelamar diharuskan berasal dari latar belakang pendidikan di bidang pertanian atau gizi.

Selain itu, sosialisasi mengenai lowongan ini dijadwalkan berlangsung pada bulan November 2024, sementara proses rekrutmen akan dimulai pada bulan Desember 2024. Mengenai batas usia, hingga saat ini belum ada keterangan yang jelas mengenai hal tersebut.

Pendidikan yang diutamakan adalah dari bidang pertanian atau gizi. Meskipun tidak ada informasi spesifik mengenai jenjang pendidikan yang dibutuhkan, lulusan dari SMK atau perguruan tinggi yang relevan kemungkinan akan menjadi prioritas dalam proses seleksi.

Oleh karena itu, penting bagi calon pelamar untuk mempersiapkan diri dengan baik dan memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan.

Apa itu Bakomsus dalam rekrutmen Polri?

Bakomsus merupakan singkatan dari Bintara Polri Kompetensi Khusus yang memiliki perhatian khusus pada sektor pertanian. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mendukung upaya swasembada pangan di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dalam penyediaan bahan makanan.

Dalam menjalankan tugasnya, Bakomsus berperan aktif dalam memberikan edukasi dan bantuan kepada petani. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan para petani dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian mereka.

Program Bakomsus bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan pertanian yang berkelanjutan. Selain itu, Bakomsus juga berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga terkait, guna mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Bakomsus diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menanggulangi masalah pangan di tanah air.

Berapa anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk ketahanan pangan?

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana sebesar Rp 139,4 triliun untuk tahun 2025 sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan pangan di tanah air. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan dan memastikan ketersediaan makanan bagi seluruh masyarakat.