4 Alasan Presiden Jokowi pindahkan ibu kota ke Palangkaraya

Merdeka.com - Pemerintah tengah mewacanakan kembali pemindahan ibu kota Negara. Rencananya, ibu kota Negara akan dipindahkan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Wacana pemindahan ibu kota ini sudah terjadi sejak Presiden pertama RI, Soekarno memimpin. Saat itu, dia memimpikan Palangkaraya menjadi ibu kota Negara.

Sebab, Palangkaraya merupakan kota di tengah-tengah Pulau Kalimantan. Selain itu, Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia.

"Jadikanlah Kota Palangkaraya sebagai modal dan model," ujar Soekarno saat pertama kali menancapkan tonggak pembangunan kota ini 17 Juli 1957.

Wacana ini hilang begitu saja. Kemudian, muncul kembali saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat presiden RI di 2013. Lagi-lagi, Palangkaraya menjadi opsi utama perpindahan ibu kota ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun akhirnya melanjutkan wacana ini. Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi menjelaskan, wacana kembali muncul saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya sekitar setahun lalu. Kala itu, Johan mengatakan, banyak masyarakat yang meminta agar Presiden merealisasikan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya.

Namun, lanjut Johan, pemindahan ibu kota bukan persoalan mudah. Maka dari itu, Presiden Jokowi meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro terlebih dahulu melakukan kajian secara mendalam.

"Tentu memindahkan ibu kota kan bukan persoalan yang kecil, luas butuh kajian yang mendalam. Saya dengar Menteri Bappenas sudah diminta untuk melihat peluang itu, mengkaji," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/4).

Johan mengatakan, Palangkaraya belum siap menjadi ibu kota negara. Maka dari itu, Presiden meminta Kepala Bappenas mengkajinya secara mendalam. Apalagi, kata Johan, pemindahan ibu kota negara harus pula atas persetujuan DPR.

"Ya kalau soal siap nggak siap ya saya kira belum siaplah. Kalau memindahkan ibu kota kan perlu bicara dengan DPR, bicara dengan macam-macam."

Terkait wacana itu, Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, sudah bertemu dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Kantor Bappenas untuk memaparkan perkembangan pembangunan di daerahnya. Dalam pertemuan yang digelar pada (11/1) tersebut, Sugianto sempat menyatakan kesiapan Kalimantan Tengah menjadi ibu kota negara.

"Saya bertemu Pak Menteri melaporkan rencana pembangunan Kalteng. Saya ceritakan tentang pekerjaan kami. Komitmen kami tidak main-main untuk mendukung rencana-rencana pemerintah pusat. Kalau pusat memang butuh, kami sangat siap jadi ibu kota negara. Itu juga cita-cita Pak Karno kan," kata Sugianto, Rabu (11/1).

Mantan anggota DPR ini menjelaskan banyak kemajuan proyek strategis di daerahnya. Pembangunan tersebut akan membuat Kalimantan Tengah menjadi semakin strategis dalam peta pembangunan nasional.

"Kita sedang kawal betul program strategis, pembangkit listrik, jalur kereta Kalimantan, sampai sentra pertanian organik terbesar di Indonesia. Kalau pusat-daerah kuat, pasti berkah untuk rakyat. Kalteng pasti semakin penting dalam kemajuan Indonesia," katanya.

Dia juga yakin pemindahan ibu kota pemerintahan dapat mengurangi beban Jakarta yang sudah terlalu padat.

"Daya dukung Jakarta sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahansudah terlampau berat. Dalam dua puluh tahun ke depan, mungkin Jakarta tidak sanggup lagi. Beban itu perlu dibagi dan Kalteng siap untuk menjadi pusat pemerintahan baru di Indonesia. Kami memulainya dengan menyiapkan 300 ribu hektare lahan untuk dikembangkan sebagai pusat pemerintahan," katanya.

Berikut 4 alasan terbaru rencana pemindahan ibu kota ala Presiden Jokowi.