Follow
4 Tahun Jokowi-JK, belanja produktif meningkat alokasi dari pemangkasan subsidi
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah telah mengubah alokasi subsidi ke sektor produktif sejak 2015. Belanja subsidi sejak 2015 diubah ke sektor perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
"Belanja subsidi dipindahkan ke sektor-sektor yang lebih produktif. Belanja subsidi sejak 2015 tetap terjaga, namun perlindungan sosial meningkat dan belanja untuk PKH, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur meningkat," ujarnya di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10).
Menteri Sri Mulyani merinci, pada 2014, Program Keluarga Harapan (PKH) hanya sekitar Rp 4,4 triliun untuk 2,8 juta penduduk miskin. Sementara, hingga 2018 pemerintah mengalokasikan Rp 17,3 triliun untuk 10 juta penduduk miskin.
-
Siapa yang menawarkan subsidi? Pada iBusiness Forum 2024 di Bangkok, Thavisin mengklaim promotor konser Taylor Swift, AEG, telah ditawari subsidi sebesar USD 2-3 juta per pertunjukan oleh pemerintah Singapura sebagai bagian dari perjanjian eksklusivitas.
-
Apa yang direvisi BPH Migas tentang BBM subsidi? Pertimbangkan Masukan Masyarakat Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati, masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
-
Kapan Pertamina menyalurkan subsidi energi? Pertamina mendapat tugas menyalurkan BBM Bersubsidi untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Minyak Tanah dengan kuota 0,5 Juta Kilo Liter (KL), JBT Minyak Solar dengan kuota 17,8 Juta KL, dan LPG Tabung 3 Kg sebesar 8,03 Juta Metric Ton (MT).
-
Kenapa subsidi energi penting? 'Subsidi ini selalu menjadi hal yang penting untuk negara kita ini, karena dengan subsidi maka pemerintah ini memang bisa hadir langsung untuk masyarakat dan membantu masyarakat menghadapi gejolak harga, ketersediaan pasokan, dan lain sebagainya,' tambah Isa dalam sambutannya pada acara tersebut.
-
Siapa yang berhak mendapatkan subsidi? 'Ini bukan angka yang kecil dan kita ingin memastikan bahwa ini jatuh kepada pihak-pihak yang tepat. Artinya ya memang mereka yang berhak untuk mendapatkan subsidi itulah yang sebetulnya seharusnya mendapatkan barang yang disubsidi tersebut,' ujar Isa.
-
Apa yang baru dari aturan BBM Subsidi? Pemerintah segera merilis aturan baru mengenai penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan jenis BBM tertentu JBT Solar Subsidi.
"PKH kita tahun 2014 hanya Rp 4,4 triliun untuk 2,8 juta penduduk miskin. Sekarang naik jadi Rp 17,3 triliun tahun 2018 untuk 10 juta penduduk miskin. Tahun depan akan meningkat dua kali lipat lagi," jelasnya.
Dia melanjutkan, program Indonesia pintar, pada 2014 hanya Rp 6,6 triliun untuk 11 juta siswa. Kemudian, pada 2018 pemerintah meningkatkan alokasinya menjadi Rp 11,2 triliun untuk 20,5 juta siswa.
"Selanjutnya, subsidi pangan 2014 Rp 18,2 triliun, tahun ini naik jadi Rp 20,8 triliun untuk 15,6 juta penduduk. Subsidi bunga kredit dari tadinya Rp 2,8 triliun sekarang jadi Rp 18 triliun," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Melalui penghematan anggaran, kementerian/lembaga didorong lebih kreatif untuk memperoleh pendapatan. Melalui cara ini diharapkan beban APBN dapat berkurang.
Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku ikut terdampak kebijakan efisiensi anggaran tersebut.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca Selengkapnya
Sebenarnya anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi yang dinikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia.
Baca Selengkapnya
Sementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengatakan, alokasi perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan realisasi belanja terbesar digunakan untuk belanja non kementerian/lembaga (KL) senilai Rp527,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.
Baca Selengkapnya
Realisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca Selengkapnya
Dalam lima tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah membangun sebanyak 3.743 sekolah baru.
Baca Selengkapnya
Sebagai contoh, Indonesia berhasil menghadapi berbagai tantangan dalam mengendalikan penyebaran virus covid-19.
Baca Selengkapnya