5 Krisis Unik Menghantui Dunia, dari Krisis Seks Hingga Overdosis

Merdeka.com - Krisis ekonomi tengah menjadi perbincangan di berbagai dunia. Sebab, meski pandemi covid-19 sudah mereda dan dunia bersiap untuk memasuki endemi, namun krisis ekonomi tetap menjadi momok bagi masyarakat dunia.

Kondisi ekonomi dunia kini benar-benar diguncang berbagai macam ketakutan mulai dari inflasi, dan suku bunga yang berujung ancaman pada krisis perbankan bak tengah mengobrak-abrik kondisi global. Seperti yang baru terjadi, adanya krisis perbankan di Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

AS guncang setelah Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank, dan Signature Bank tumbang sementara Eropa digoyang krisis Credit Suisse. Krisis perbankan terjadi di tengah belum pulihnya kondisi global akibat diterjang badai pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina.

Meski demikian, krisis ekonomi bukan satu-satunya krisis yang harus mendapat perhatian lebih. Ada beberapa macam krisis yang harus diantisipasi karena bisa mengganggu berjalannya ekonomi suatu negara.

1. Krisis Populasi di Jepang

Penurunan populasi atau depopulasi Jepang makin menampakkan konsekuensinya. Sejumlah sekolah di pinggir pusat kota Jepang banyak yang tutup karena tak ada lagi murid.

Penutupan sekolah dialami oleh sekolah Yumoto, yang berada di desa Ten Ei, bagian pegunungan Jepang sisi utara. Pada akhir bulan lalu, Eita Sato dan Aoi Hoshi menjalani upacara kelulusan tingkat SMP. Keduanya adalah satu-satunya lulusan SMP Yumoto. Sekolah berusia 76 tahun itu akan tutup permanen.

"Kami mendengar desas-desus tentang penutupan sekolah di tahun kedua kami, saya tidak membayangkan itu akan benar-benar terjadi. Saya terkejut," kata Eita, seperti dikutip Reuters.

Kondisi seperti ini dikhawatirkan oleh Masumi, ibu dari Eita. Masumi juga merupakan alumni dari SMP Yumoto. Masumi berpandangan jika penutupan sekolah-sekolah di pedesaan terus berlanjut, maka orang-orang tidak akan pernah tinggal di desa tersebut karena tidak adanya fasilitas pendidikan.

"Saya khawatir orang tidak akan menganggap daerah ini sebagai tempat tinggal untuk memulai sebuah keluarga jika tidak ada sekolah menengah pertama,” kata Masumi.

Para ahli juga mengingatkan bahwa penutupan sekolah di pedesaan akan memperlebar kesenjangan nasional dan membuat daerah terpencil berada di bawah tekanan yang lebih besar. Tren depopulasi atau menurunnya angka kelahiran di Jepang terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan.

Perdana Menteri Fumio Kishida telah menjanjikan langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk meningkatkan angka kelahiran, termasuk menggandakan anggaran untuk kebijakan terkait anak, dan mengatakan menjaga lingkungan pendidikan sangat penting. Namun, kontribusi ini sangat kecil dampaknya.

Angka kelahiran di Jepang anjlok di bawah 800.000 pada tahun 2022. Ini merupakan rekor terendah baru, menurut perkiraan pemerintah dan delapan tahun lebih awal dari yang diharapkan.

Pemerintah merilis data bahwa sekitar 450 sekolah tutup setiap tahun. Dalam rentang waktu 2002 dan 2020, hampir 9.000 sekolah tutup permanen.

2. Resesi Seks di China

Baru-baru ini, beredar kabar bahwa sejumlah sekolah akan memberikan libur dari 1-7 April dan meminta para siswanya untuk bersenang-senang. Sebanyak sembilan kampus kejuruan di China ingin para siswanya untuk menemukan cinta selama liburan musim semi selama seminggu di bulan April ini.

Langkah ini pun bukan tanpa tujuan. China sendiri tengah menghadapi resesi seks, di mana banyak warganya merasa enggan untuk memiliki keturunan. Hal ini pun bisa berdampak pada jumlah populasi di negara tersebut.

Ini lah yang menjadi perhatian sekolah-sekolah yang dikelola oleh Fan Mei Education Group. Pengumuman ini muncul di tengah dorongan di China untuk meningkatkan angka kelahiran dan pernikahan yang menurun dengan cepat.

"Sekolah menerapkan sistem liburan musim semi dengan harapan agar siswa dapat belajar untuk mencintai alam, mencintai kehidupan, dan menikmati cinta," kata Liang Guohui, Wakil Dekan Sekolah Tinggi Kejuruan Penerbangan Mianyang, dalam sebuah pernyataan, melansir Insider.

Perguruan tinggi yang berpartisipasi adalah sekolah untuk pekerjaan di industri penerbangan, seperti pilot, pramugari, pengatur lalu lintas udara, dan staf keamanan bandara. Sekolah-sekolah tersebut telah memberikan libur selama seminggu pada musim semi sejak tahun 2019. Namun, tema tahun ini yang berbunyi 'Nikmati Bunga-bunga, Jatuh Cinta" memberikan penekanan khusus pada romantisme.

Liu Ping, Wakil Dekan Sekolah Tinggi Kejuruan Penerbangan Barat Daya Sichuan, mengatakan bahwa sekolah tersebut memulai program liburan musim semi untuk menanggapi masukan dari para siswa, yang meminta waktu tetap untuk belajar di luar kampus, mendapatkan teman baru, dan 'merasakan indahnya cinta'.

Para mahasiswa masih akan tetap diberikan pekerjaan rumah. Namun, tugas mereka adalah menulis buku harian perjalanan, menulis laporan tentang perkembangan mereka sendiri, membuat kerajinan tangan, atau merekam video perjalanan mereka.

3. Krisis Overdosis di Kanada

Krisis 'overdosis' terjadi di beberapa negara, salah satunya di Provinsi British Columbia, Kanada, di mana banyak warga yang kencanduan menggunakan obat-obatan terlarang. Provinsi British Columbia menyumbang sepertiga dari 32.000 kematian akibat 'overdosis' narkoba di Kanada, yang disebut pemerintah setempat sebagai darurat kesehatan masyarakat.

Data awal yang dirilis akhir Januari lalu menunjukkan ada 2.272 dugaan kematian akibat keracunan obat terlarang pada tahun 2022. Ini merupakan jumlah kematian terbesar kedua setelah tahun 2021.

Untuk mengatasi krisis ini, warga yang kedapatan membawa heroin, sabu, ekstasi, atau kokain dalam jumlah kecil tidak akan dituntut. Program dekriminalisasi kepemilikan narkoba ini akan diuji coba selama tiga tahun.

Pemerintahan Perdana Menteri Justin Trudeau pada Mei 2022 menyatakan, Provinsi British Columbiaakan mendekriminalisasi obat-obatan terlarang sebagai bentuk pengecualian pertama di Kanada. Dengan tidak menuntut orang yang membawa narkoba dalam jumlah kecil, diharapkan dapat mengatasi masalahnya sebagai masalah kesehatan, bukan lagi masalah hukum.

Jenis narkoba yang masuk daftar pengecualian, yang juga mencakup fentanyl dan opioid lainnya, tetap dianggap ilegal apabila dimiliki oleh individu di atas 2,5 gram. "Secara de facto sudah lama kami menerapkan kebijakan tidak menangkap orang karena kepemilikan narkoba untuk penggunaan pribadi," kata juru bicara Kepolisian Vancouver.

Provinsi Kanada lainnya mengamati ujicoba di Provinsi BC dengan cermat. Mereka juga menghadapi peningkatan jumlah kematian akibat 'overdosis' narkoba. Kalangan pakar kesehatan masyarakat menilai dekriminalisasi narkoba akan mendorong pengguna untuk memakai narkoba di tempat yang aman dan dapat mengakses perawatan medis.

4. Krisis Pembelajaran di Indonesia

Rendahnya tingkat literasi membaca anak-anak Indonesia sebagaimana dilaporkan Programme for International Student Assessment (PISA) dalam hasil surveinya tahun 2018 lalu cukuplah menjadi tolok ukur bahwa kondisi pendidikan kita masih mengalami krisis pembelajaran. Karena, jika kompetensi mendasar seperti membaca saja masih belum merata, bagaimana anak-anak didik kita mampu menguasai kecakapan lain yang dibutuhkan pada Abad 21 ini seperti numerasi, teknologi, atau sains.

Krisis ini apabila hanya dilihat dari sebaran murid di kota-kota besar tidak akan terlalu tampak. Namun, jika dibandingkan peserta didik yang tersebar di pelosok-pelosok daerah, ketimpangan tingkat literasinya akan terlihat cukup tinggi. Hal ini didapat dari serangkaian survei, penelitian, studi kasus di lapangan yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudrsitek).

Kondisi demikian juga makin diperparah selama pandemi Covid-19 di mana anak-anak didik terpaksa menjalani segala aktivitas pembelajaran secara jarak jauh. Dalam keadaan yang tidak ideal itu, mereka tetap harus melahap semua materi pelajaran yang padat karena saat itu belum ada model pembelajaran baku yang disesuaikan dengan kondisi pandemi.

"Hal ini pun memicu terjadinya learning loss atau kemerosotan hasil belajar dalam tingkat yang cukup mengkhawatirkan. Tidak sedikit dari para wali murid yang merasa kewalahan ketika mendampingi anak-anaknya melahap begitu banyak materi dan tugas tanpa pendampingan tatap muka dari guru," ujar Plt Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Iwan Syahril.

Kondisi ini membuat banyak wali murid terpaksa menempuh risiko tetap menyekolahkan anaknya secara tatap muka meski situasi penyebaran virus saat itu masih belum terkendali. Pemerintah melalui Kemendikbudristek menyadari sepenuhnya jika krisis pembelajaran ini tidak segera dicarikan solusinya bisa berdampak pada penurunan kualitas pendidikan anak bangsa.

Sehingga, pada 11 Februari 2022 lalu, Kemendikbudristek meluncurkan Kurikulum Merdeka sebagai upaya memulihkan pembelajaran di Indonesia. Kurikulum ini diproyeksikan pengimplementasiannya oleh satuan-satuan pendidikan dimulai dari tahun ini sampai 2024 mendatang.

Kurikulum Merdeka merupakan penyempurnaan dari kurikulum darurat dan kurikulum prototipe yang merupakan bentuk penyederhanaan dari Kurikulum 2013 (Kurtilas). "Less is more," kata Dirjen Iwan, menyampaikan bahwa kurikulum yang disederhanakan itu dampaknya lebih baik untuk pembelajaran.

5. Krisis Iklim

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perubahan iklim dapat memiliki dampak yang lebih luas dan signifikan bagi negara-negara di dunia dibandingkan dengan pandemi Covid-19. perubahan iklim atau krisis iklim menjadi ancaman besar bagi kemanusiaan, ekonomi, sistem keuangan, dan cara hidup manusia.

"Laju emisi gas rumah kaca juga terus meningkat secara eksponensial," kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Merujuk penelitian yang di terbitkan oleh lembaga riset asal Swiss tahun 2021, Menkeu menjelaskan perubahan iklim juga dapat memberikan kerugian yang besar bagi perekonomian, yaitu kehilangan mencapai lebih dari 10 persen dari total nilai ekonominya apabila kesepakatan Paris 2050 tidak terpenuhi.

"Secara bertahap, tekanan Inflasi dapat timbul akibat gangguan rantai pasokan Nasional dan Internasional akibat perubahan cuaca seperti kekeringan, banjir, badai, dan kenaikan permukaan air laut yang berpotensi mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Indonesia diperkirakan berpotensi memiliki kerugian ekonomi akibat krisis iklim mencapai 112,2 triliun atau 0,5 persen dari PDB pada tahun 2023," ujarnya.

Kemudian, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memerangi perubahan iklim melalui Paris Agreement dengan mengurangi 29 persen emisi CO2 dengan upaya sendiri dan mengurangi 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Selain itu, Pemerintah melalui kebijakan fiskal juga terus mendukung inisiatif transisi energi. Presiden Jokowi telah mengumumkan di acara COP26 di Glasgow tentang bagaimana Indonesia terus melanjutkan upaya untuk mencapai emisi nol dengan meluncurkan mekanisme transisi energi, setra meluncurkan platform mekanisme transisi energi di pertemuan menteri keuangan G20, Juli lalu.

"Pemerintah Indonesia telah memberikan kebijakan yang relevan dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan untuk manufaktur terkait rendah karbon di Indonesia. Kami memperkenalkan penerapan pajak karbon sebagai skema penetapan harga karbon untuk mendorong kegiatan ekonomi rendah karbon. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, untuk mengatur program percepatan pemanfaatan kendaraan listrik," ucapnya.

Meski begitu, Indonesia masih perlu waktu untuk mematangkan rencana penerapan pajak karbon. Hal ini karena situasi ekonomi yang masih rentan, serta ancaman krisis pangan dan energi.