Ada Ancaman Covid-19 Varian Mu, Sri Mulyani Minta APBN Selalu Responsif
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta jajaran pemerintah tetap siaga akan potensi kehadiran Covid-19 varian Mu di Indonesia. Bendahara Negara pun meminta penggunaan anggaran baik di tingkat pemerintah pusat (APBN) maupun daerah (APBD) selalu responsif dan fleksibel.
"Karena covidnya bukanlah suatu tantangan yang statis. Hari ini kita bicara varian delta. Awal tahun lalu kita bicara tentang varian Alpha. Sekarang kita bicara tentang varian Mu. Ini lah yang menyebabkan kita semua tetap waspada," ujarnya saat membuka rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 2021, Selasa (14/9).
Sri Mulyani menceritakan, APBN dan keuangan negara pada 2020 lalu telah bekerja luar biasa keras dalam menghadapi pandemi Covid-19. Itu tergambar dengan adanya dua kali perubahan APBN yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 dan Nomor 72 Tahun 2020.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana Kemenkes RI memperkuat kesiapsiagaan? Kemenkes berkomitmen untuk mengoptimalkan daftar patogen prioritas ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat surveilans rutin, termasuk program ILI (Influenza-like Illness) dan SARI (Severe Acute Respiratory Infections).
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
"Saya sangat memahami para pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga mengalami kesulitan yang tidak mudah, di dalam mengelola pandemi dan mengelola keuangan negara yang harus bergerak dan bekerja luar biasa fleksibel dan responsif," urainya.
Oleh karenanya, dia mengapresiasi seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berhasil melalui situasi sulit tersebut. Sri Mulyani memahami jika mereka tetap harus mengelola misi dari masing-masing instansi, namun pada saat yang sama dituntut mengelola keuangan negara di tengah ancaman pandemi.
Dia mencontohkan Kementerian Kesehatan yang terkaget mendapat alokasi anggaran besar untuk penanganan pandemi. Kemudian BNPB yang harus mengurusi Covid-19 sebagai bencana alam tambahan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan yang menyalurkan BPUM hingga program Kartu Prakerja.
Begitu pun pemerintah daerah, yang sekitar 30-40 persen dari alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diubah untuk program bantuan sosial (bansos). Dana tersebut digunakan untuk pengobatan, testing, tracing, hingga vaksinasi Covid-19.
"Memang 2020 vaksinasi belum begitu banyak. Namun kita sudah mulai melakukan pengadaan. 2020 tidak mudah. Ujian yang luar biasa akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, di kementerian/lembaga dan di daerah," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berdasarkan dinamika politik dunia, saat ini terdapat sejumlah persoalan yang bisa menyebabkan Indonesia mengalami disrupsi suplai.
Baca SelengkapnyaKendati banyak negara yang kolaps, Sri Mulyani sangat bersyukur karena Indonesia masih mampu menjaga APBN dengan sehat.
Baca SelengkapnyaSederet pesan untuk calon menteri keuangan era kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPenyusunan APBN 2025 telah dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaMenkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.
Baca SelengkapnyaDia mengaku siap menambah anggaran Rp17 triliun jika pemilihan presiden (pilpres) harus dua putaran.
Baca SelengkapnyaDia juga mengajak masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).
Baca Selengkapnya"Dalam anggaran penyelenggara pemilu itu ada anggaran pemilu untuk situasi Covid," kata Hasyim
Baca SelengkapnyaMomen Menkeu Sri Mulyani temui Prabowo Subianto sampaikan laporan penting.
Baca SelengkapnyaThe Federal Reserve (The Fed) memangkas suku bunga acuan sebesar 50 basis points (bps) menjadi 4,75-5,00 persen.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani kembali akan menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Pemerintah akan pentingnya kesiapan dalam menghadapi potensi pandemi yang mungkin terjadi di masa depan.
Baca Selengkapnya