Ada UU Cipta Kerja, Menteri ESDM Pastikan Pangkas Proses Perizinan

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan pemerintah tengah menyusun aturan turunan UU Cipta Kerja. Salah satunya ialah soal perizinan berusaha yang diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tatacara Pengawasan.

Beleid tersebut akan menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) tentang perizinan berusaha berbasis risiko. "Sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja, Kementerian ESDM sedang menyusun NSPK sektor ESDM pada RPP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tatacara Pengawasan, bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) lain," jelas Menteri Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (23/11).

NSPK ini disusun meliputi 4 subsektor ESDM yaitu minyak dan gas (migas), mineral dan batu bara (minerba), ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).

Nantinya, penyusunan NSPK ini mengatur beberapa materi muatan, diantaranya pemohon perizinan berusaha, kegiatan dan jenis usaha, kewajiban, prosedur atau tata cara, pengawasan dan pengenaan sanksi.

"Intinya, kami ingin memperbaiki agar izin-izin ini lebih simpel dan memudahkan bagi pengusaha," ujarnya.

Menteri Arifin Nilai UU Cipta Kerja Beri Nilai Tambah ESDM Indonesia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, memastikan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian Tanah Air. Apalagi, beleid ini dibuat untuk bisa menarik investasi sebesar-besarnya ke Indonesia.

"Intinya adalah memudahkan investasi dan keseluruhan memberikan nilai tambah bagi SDA kita. Biar investasi bisa masuk dan tenaga kerja bisa terserap," ujar Menteri Arifin dalam video conference, di Jakarta, Rabu (7/10).

Dia menjelaskan di dalam UU tersebut terdapat klausul membebaskan kewajiban membayar royalti bagi para pengusaha tambang batubara. Namun, royalti 0 persen bagi para perusahaan tambang hanya akan berlaku jika para pengusaha tambang tersebut mampu melakukan hilirisasi.

Dia menjelaskan hilirisasi ini juga butuh investasi, maka dengan melakukan investasi para pengusaha butuh modal yang ini bisa diambil dari kewajiban pembayaran royalti mereka.

"Itu kami sudah sepakat untuk meningkatkan penerimaan negara meningkatkan nilai tambah pengolahan batubara dengan pengenaan royalti 0 persen. Ini adalah bagaimana bahan baku bisa kompetitif lalu investasi bisa dilaksanakan lalu bisa tenaga kerja bisa terserap dan memiliki nilai kompetitif," ujar Menteri Arifin.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6