Follow
Airlangga Pastikan Standar Kemiskinan Indonesia Beda dengan Bank Dunia
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa standar kategori masyarakat miskin di Indonesia, tidak harus selalu mengacu pada standar yang diberikan oleh Bank Dunia. Sebab, Indonesia memiliki variabel kalkulasi yang mempertimbangkan sejumlah faktor.
"Sesuai yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan kita masih menganut di angka hampir 2 dolar kita bisa hitung berbasis powerful case party. (Jadi) berbeda dari sana," kata Airlangga ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (15/5).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan mengikuti rekomendasi Bank Dunia untuk menaikkan standar kategori penduduk kelompok miskin. Sebab, jika mengikuti standar Bank Dunia, jumlah penduduk miskin Indonesia akan meningkat hingga 40 persen.
-
Apa yang menjadi fokus Airlangga Hartarto dalam pengembangan ekonomi platform? “Dalam menyambut besarnya kesempatan tersebut, kita juga harus menyadari bahwa terdapat juga tantangan-tantangan dalam pengembangan ekonomi platform, terutama di wilayah pedesaan dan daerah 3T. Tantangan tersebut diantaranya adalah akses terhadap teknologi dan koneksi internet yang terbatas, serta kurangnya pemahaman tentang penggunaan platform-platform ini,“ ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara Peluncuran Hasil Studi Penggunaan Platform Digital di Pedesaan Indonesia oleh DFS Lab, Selasa (25/7).
-
Apa kebijakan Airlangga Hartarto terkait investasi? “Selama ini Pemerintah Indonesia telah mendorong reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja, yang telah menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong pemerataan pembangunan,“ tanggap Menko Airlangga.
-
Mengapa Airlangga Hartarto membahas deflasi? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, merespon terkait deflasi yang dialami Indonesia secara 5 bulan berturut-turut. Tercatat pada September 2024, RI kembali deflasi sebesar 0,12 persen secara bulanan.
-
Kenapa Airlangga Hartarto undang duta besar OECD? Pertemuan ini untuk mendiseminasikan perkembangan terkini perekonomian Indonesia dan menjaring dukungan bagi proses aksesi Indonesia pada OECD.
-
Apa yang Menko Airlangga sampaikan tentang start-up Indonesia? Pada simposium tersebut Menko Airlangga menyampaikan bahwa jumlah start-up di Indonesia merupakan ketiga terbesar di Asia.
-
Mengapa Airlangga Hartarto mendorong investasi asing? Pemerintah Indonesia juga tengah giat mendorong investasi asing untuk masuk ke Indonesia guna mencapai target investasi senilai Rp 1.400 triliun di tahun 2023.
Diketahui Bank Dunia telah merevisi standar garis kemiskinan menjadi hidup kurang dari USD3,20 per hari, sementara pemerintah Indonesia masih menetapkan kelompok penduduk miskin dengan pendapatan di bawah USD1,90 per hari.
"Ibu Satu Kahkonen (Country Director World Bank Indonesia), Anda dapat mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0 tapi angka kemiskinan anda USD1,9. Ketika dinaikkan menjadi USD3 mendadak 40 persen orang menjadi miskin," ungkapnya dalam acara World Bank di Kawasan SCBD, dikutip pada Jumat (12/5).
Dia menjelaskan kondisi geografis dan ekonomi di antar wilayah Indonesia berbeda-beda. Dia mencontohkan saat mudik lebaran Idul Fitri 2023 harga makanan di kampung halamannya Semarang, Jawa Tengah, berbeda jauh dengan Ibu Kota Jakarta.
"Saya ke Semarang berkeliling menikmati restoran lokal harganya murah-murah. Semarang ini juga kota besar. Jika anda turun ke daerah yang lebih rendah anda banyak menemukan harga makanan yang jauh lebih murah," ungkapnya.
Meski demikian, dia menegaskan pemerintah berkomitmen untuk terus menekan angka kemiskinan di tanah air. Dia optimis Angka kemiskinan ekstrem dapat ditekan menjadi 0 pada 2024 nanti.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggaran perlindungan sosial mencapai Rp493,5 t untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang.
Baca Selengkapnya
Selain Muhadjir, tiga menteri yang menjadi saksi yakni Airlangga, Sri Mulyani dan Risma.
Baca Selengkapnya
Singgungan mengenai gaji disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya
Empat menteri Jokowi hadiri sidang PHPU di MK sebagai saksi
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca Selengkapnya
Pada tahun 2023, tingkat inklusi keuangan di Indonesia tercatat sebesar 88,7 persen, atau lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar 85,1 persen.
Baca Selengkapnya
Data BPS pada Februari 2023 mencatat gaji rata-rata pekerja Indonesia yaitu Rp2.944.541 per bulan.
Baca Selengkapnya
Singapura memberikan bantuan berupa paket dukungan biaya hidup sebesar 800 dolar Singapura per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup.
Baca Selengkapnya
Soal pergeseran kelas menengah, menurutnya pergeseran kelas itu tidak hanya terjadi pada satu kelompok.
Baca Selengkapnya
Pengeluaran masyarakat tentu berbeda-beda. Pengeluaran ini yang kemudian membuat kelas atau kelompok.
Baca Selengkapnya
Menko Perekonomian membahas mengenai daya beli kelas menengah yang menurun dan berpengaruh pada perekonomian Indonesia.
Baca Selengkapnya
Kebijakan ini dinilai proteksionis dan kadang membuat kekhawatiran bagi pihak luar.
Baca Selengkapnya