Bank BNI Buka Peluang Turunkan Suku Bunga

Merdeka.com - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 19-20 Februari 2020 memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4,75 persen.

Suku bunga deposit facility dan lending facility masing-masing juga turun sebesar 25 bps ke level 4 persen dan 5,5 persen.

Menyikapi kebijakan tersebut, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BNI buka kemungkinan untuk ikut menurunkan suku bunga perbankan.

Direktur Human Capital & Kepatuhan Bank BNI, Bob Tyasika Ananta mengatakan, pihaknya coba memahami maksud BI menurunkan suku bunga untuk menggerakkan perekonomian domestik.

"Tentunya kita juga akan mempertimbangkan untuk mengikuti bagaimana tren bunga tersebut," ujar dia pasca Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Menara BNI, Jakarta, Kamis (20/2).

Kendati demikian, Bob menambahkan, pihaknya masih melihat bagaimana tren suku bunga tersebut bakal berlangsung ke depannya, serta turut menjadikan mekanisme pasar sebagai pertimbangan.

Menurut dia, mekanisme pasar itu nantinya merupakan salah satu kunci yang bakal jadi penentu sikap Bank BNI dalam menyesuaikan penurunan suku bunga, sekaligus sebagai aspek transmisinya.

"Hanya memang kemudian ada mekanisme pasar dan kompetisi yang ada. Jadi kita melihat bahwa ini ada suatu pesan yang dikirim otoritas bahwa untuk menggerakkan ekonomi kita sudah menurunkan bunga. Jadi nanti kemudian bagaimana mekanisme pasar juga sebagai transmisinya," tutupnya.

Bank BNI Setor Dividen Rp2,30 Triliun ke Negara

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BNI menyetujui pengalokasian 25 persen dari laba bersih tahun buku 2019 sebagai dividen.

Adapun laba bersih perseroan pada tahun lalu mencapai Rp15,38 triliun. Dengan begitu, dividen yang dibagikan adalah sekitar Rp3,84 triliun.

Wakil Direktur Utama BNI, Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, pihaknya menyetor 60 persen dividen kepada negara, yakni sebesar Rp2,30 triliun. Sementara sisa 40 persennya menjadi wewenang pihak pemegang saham.

"Dividen pemerintah atas kepemilikan 60 persen saham Rp2,30 triliun. Untuk dividen bagian publik atas kepemilikan 40 persen saham adalah Rp1,53 triliun," jelas Anggoro di Menara BNI, Jakarta, Kamis (20/2).

Anggoro menyebutkan, sisa 75 persen laba bersih atau sekitar Rp 11,53 triliun akan digunakan Bank BNI sebagai saldo yang ditahan. Pembagian dividen nantinya akan ditetapkan oleh jajaran direksi sesuai aturan yang berlaku.

"Direksi perseroan dengan hak konstitusi akan menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen sesuai ketentuan yang berlaku," pungkas dia.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com