BBM Ramah Lingkungan Bakal Diluncurkan, Luhut: Bisa Hemat Anggaran hingga Rp30 Triliun
Pemerintah terus berupaya menciptakan produk alternatif BBM yang lebih ramah lingkungan, semisal bahan campuran untuk bahan bakar nabati (BBN).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan selangkah lagi pemerintah akan menemukan produk BBM ramah lingkungan sebagai pengganti Pertalite dan Pertamax.
Mengingat saat ini tengah Pemerintah terus berupaya menciptakan produk alternatif BBM yang lebih ramah lingkungan, semisal bahan campuran untuk bahan bakar nabati (BBN). Namun Luhut enggan memberikan bocoran detail BBBM ramah lingkungan yang dimaksud.
"Kita lagi cari juga semua, tapi saya kira akan dapat, sudah hampir dapat, hanya saya belum berani membuka," ujar Luhut saat ditemui di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (17/9).
Lebih lanjut, Luhut menegaskan pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan produk BBM rendah sulfur. Itu dipercaya bisa menurunkan tingkat polusi di Indonesia yang saat ini berada di angka rata-rata 160 US AQI.
"Jadi ini sedang berproses. Mungkin sementara waktu aja karena low sulfur ini kewajiban pemerintah untuk mengurangi. Kalau kita mengurangi bensin sampai bisa berapa puluh persen, itu mungkin bisa mengurangi mungkin indeks polusi sampai 50-60 (US AQI)," bebernya.
Bisa Hemat Anggaran hingga Rp30 Triliun
Luhut bilang jika BBM yang dimaksud sudah jadi, maka pemerintah bisa menghemat anggaran hingga Rp30 triliun.
"Dan, ini saya kira akan mengurangi juga subsidi kepada BPJS yang sekarang ini sudah diberikan sampai Rp 30 triliun," imbuh Luhut.
Sehingga, Luhut mengatakan, semua pihak sepakat soal adanya ongkos yang harus ditanggung dalam mitigasi pencemaran udara.
"Karena kalau nanti tidak dilakukan nanti kamu juga bisa kena, berobat lagi naik juga. Jadi semua ini masalah kita bersama yang harus kita selesaikan," tegas Luhut.
Pemerintah Fokus Kembangkan BBM Rendah Sulfur
Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengatakan pemerintah saat ini tengah fokus untuk memproduksi Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur. Bensin jenis ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi polusi di Indonesia, khususnya di Jakarta.
Rachmat mengatakan, asap knalpot kendaraan selama ini ternyata penyumbang polusi paling tinggi di Jakarta. Banyak pihak mengatakan bahwa PLTU jadi sumber polusi, ternyata itu tidak sepenuhnya benar.
"Selama ini, selalu ada yang bilang PLTU penyebabnya, dari hasil studi ini terlihat bahwa terbesar ada emisi gas buang kendaraan atau asap knalpot secara signifikan. PLTU ada pengaruhnya tapi relatif kecil dan terbatas musim tertentu. Misalnya musim kemarau asap PLTU dibawa angin, kalau musim hujan tersapu air," ucap Rachmat saat berbincang dengan media di Jakarta, Kamis (12/9) malam.
Oleh karena itu, pemerintah butuh BBM rendah sulfur sesuai standar euro 4 untuk mengurangi polusi di Jakarta. Masalahnya, untuk produksi BBM rendah sulfur membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya dibutuhkan untuk upgrade kilang Pertamina, atau pun biaya impor yang lebih mahal.
"Sangat penting dan urgen untuk menyediakan BBM lebih berkualitas dan lebih tinggi memenuhi standar euro 4. Membuat BBM euro 4 ada biayanya, diperlukan upgrade kilang. Proses dan harganya lebih tinggi secara umum, barangnya lebih bagus," kata Rachmat.
