Begini 3 Skema Alih Teknologi Diatur Pemerintah

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci, di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2020 dapat dilakukan melalui tiga cara. Salah satunya pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dilansir dari laman jdih.setkab.go.id, Senin (15/3), pada Pasal 13, Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci dapat dilaksanakan melalui tiga cara, yaitu pengadaan barang/jasa pemerintah; penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara; atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

"Pengusul proyek dalam melaksanakan perencanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, akademisi, konsultan, dan/atau asosiasi pelaku usaha," tertuang dalam Pasal 6.

Orang lain juga bertanya?

Dokumen usulan pengadaan disampaikan kepada Tim Verifikasi untuk dilakukan penilaian, dengan dibantu oleh tim kerja. "Dalam melakukan penilaian, Tim Verifikasi mengacu pada perencanaan pembangunan nasional," bunyi ketentuan pada Perpres 118/2020 ini.

Lalu, pada Pasal 8 ayat (2), penilaian dilakukan untuk menetapkan bahwa usulan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci telah memenuhi keadaan tertentu; menentukan teknologi industri yang akan diadakan melalui Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci; menetapkan mekanisme pendanaan dan/atau pembiayaan; dan menetapkan mekanisme pelaksanaan alih teknologi.

Selanjutnya

Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci dilaksanakan oleh Pengusul Proyek berdasarkan penetapan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci. Adapun penetapan pengadaan sendiri dilakukan Menteri selaku ketua Tim Verifikasi berdasarkan rekomendasi tim kerja.

Pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci dikoordinasikan oleh Tim Verifikasi yang diketuai oleh menteri, dengan pengarah yang terdiri dari empat menteri koordinator. Tim Verifikasi bertanggung jawab kepada Presiden.

"Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Verifikasi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada bagian anggaran Kementerian Perindustrian," bunyi Pasal 32.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)