Bisa rugikan Pertamina, tender BBM PSO harus dihentikan

Merdeka.com - Kegiatan tender pengadaan BBM PSO (subsidi) dinilai sudah tidak relevan lagi dan harus dihentikan. Pertamina yang menjalankan tugas penyaluran BBM PSO harus menanggung beban sebagai dampak selisih harga pasar dengan harga yang dinikmati konsumen.

Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara mengatakan harga BBM PSO ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan yang diterbitkan secara rutin dan berkala setiap tiga bulan, sesuai formula yang juga telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah, yakni Perpres Nomor 191/2014.

"Harga BBM PSO itu ditetapkan pemerintah, menjadi tidak relevan jika proses pengadaan dan penetapan harganya dilakukan melalui proses tender," katanya di Jakarta, Kamis (7/9).

Dampaknya dirasakan langsung oleh Pertamina. Ketika harga minyak dunia turun, Pertamina masih berkesempatan meraup untung. Sebaliknya, belakangan ketika harga minyak dunia merangkak naik, Pertamina pun harus menanggung beban karena timbulnya kemungkinan harga pasar naik sementara harga BBM PSO telah dipatok oleh pemerintah.

"Dalam kondisi harga minyak dunia yang mungkin dapat meningkat 15 persen atau 25 persen dibanding harga saat penawaran tender dilakukan, maka Pertamina harus menanggung kerugian yang sangat besar, karena harga dijamin tidak boleh berubah selama 1 tahun, yaitu sesuai harga saat tender dimenangkan," jelasnya.

Alhasil, di satu sisi, Pertamina harus menyediakan BBM tetapi di saat bersamaan dilarang untuk menentukan harga sesuai mekanisme pasar. Seharusnya, jika pengadaan BBM melalui mekanisme tender, penentuan harga semestinya diserahkan kepada Pertamina sebagai korporasi.

"Bukan malah ditentukan oleh pemerintah. Ini yang aneh. Ditenderkan tetapi tetap diatur," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai kebijakan tender BBM PSO sebagai kebijakan yang 'abu-abu'. "Dalam filosofi dasarnya, kalau kata-katanya penugasan atau subsidi kalau disatukan dengan tender itu tidak matching," kata Komaidi.

Komaidi khawatir jika kebijakan tender BBM PSO berlanjut akan menimbulkan kerugian besar bagi Pertamina sebagai korporasi, apalagi jika harga minyak dunia menyentuh angka USD 70 per barel. "Akan menjadi masalah besar karena Pertamina harus menanggung beban kerugian BBM PSO," tegasnya.

Penetapan tender BBM PSO sendiri sudah berlangsung sejak tahun 2005 dan memang memiliki dasar hukum, yaitu UU Migas Nomor 22 tahun 2001, PP Nomor 36 tahun 2004 dan Peraturan BPH Migas Nomor 09/P/BPH Migas/XII/2005.