Bos BI: Rumah di bawah Rp 350 juta per unit sulit diwujudkan di Jakarta
Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, menyambut baik rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk membangun 50.000 rumah dengan Down Payment (DP) nol persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal tersebut cukup baik mengingat lebih dari 10 juta warga Jakarta tergolong MBR.
"Pemerintah DKI berencana untuk membangun paling tidak 50.000 rumah bagi MBR dan untuk mewujudkan itu kami menyambut baik. Karena penduduk di Jakarta lebih dari 10 juta tergolong MBR," ujar Agus saat ditemui di Gedung BI, Jakarta, Jumat (5/1).
Namun demikian, ada beberapa hal yang harus dipahami sebelum menjalankan program tersebut. Pertama, pengadaan rumah di Jakarta cukup mahal sebab harga lahan dan konstruksi bangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit, apalagi jika rumah yang akan dibangun berkisar di bawah Rp 350 juta.
-
Kenapa PDB per kapita Indonesia ditargetkan naik? Dia menyebut target ambisius ini mencakup peningkatan PDB sekitar Rp13.000 triliun. kata Dirgayuza dalam acara Economist Gathering INDEF, Jakarta, Senin (29/07). 'Nah, kita punya target selama 5 tahun ke depan untuk meningkatkan PDB kita sebesar sekiranya kurang lebih Rp13.000 triliun. Jadi kita mau naik ke 35.500,' Menurut Setiawan, pencapaian target ini krusial untuk menghindari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) yang dapat menghambat kemajuan ekonomi Indonesia.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Apa yang diimbau oleh BRI kepada masyarakat? PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengimbau masyarakat agar tidak terpancing isu uang hilang dan bijaksana dalam menggunakan social media.
-
Mengapa KPR BRI Suku Bunga Berjenjang cocok untuk pembeli rumah? Pembayaran hipotek, pajak properti, asuransi, dan biaya pemeliharaan rumah dapat menjadi beban finansial yang signifikan bagi pemilik rumah. Walau begitu, bukan artinya tak ada cara untuk mewujudkannya. Kamu masih bisa memiliki rumah dengan tanpa beban.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
"Di Jakarta itu cukup banyak tantangan. Dan tantangan itu yang utama adalah rumah yang siap untuk MBR itu mahal. Lahannya mahal, konstruksinya mahal dan tentu untuk finishingnya mahal. Jadi, untuk di Jakarta, rumah untuk MBR yang di bawah Rp 350 juta per unit itu cukup sulit di wujudkan," jelasnya.
Kedua, program tersebut juga sulit untuk dialokasikan untuk MBR dengan penghasilan di bawah Rp 7 juta per keluarga. Alasannya, masyarakat dengan golongan tersebut masih membutuhkan dana tersebut untuk biaya hidup sehari hari. Sementara, untuk cicilan dibutuhkan alokasi penghasilan sekitar 30 persen.
"Sebagaimana diatur UU, MBR adalah masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 7 juta per keluarga. Kalau di bawah itu, kan masyarakat itu perlu ada biaya hidup dulu. Setelah dia menjalankan hidup, nanti baru tersedia disposable income untuk dia membayar bunga dan cicilan. Untuk membayar bunga dan cicilan itu, kalau kita lihat sesederhana mungkin di kisaran 30 persen dari penghasilannya," jelasnya.
Meskipun demikian, apabila pemprov DKI tetap ingin menjalankan program DP rumah nol persen, maka pemprov harus membangun rumah dengan harga maksimum Rp 240 juta. Salah satunya dapat membangun rumah dalam bentuk Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik).
"Jadi kalau harga rumahnya Rp 240 juta itu masyarakat dengan penghasilan Rp 7 juta, cicilan 35 persen itu bisa melayani. Jadi ini adalah satu yang perlu ditindak lanjuti pemprov yaitu bagaimana caranya untuk ada satu struktur rumah itu bisa harga Rp 240 juta, tersedia dan dalam bentuk Rusunami," jelasnya.
"Kalau sekarang memang ada, namanya Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa). Kalau mau diubah menjadi Rusunami itu ada satu masalah hukum yang diselesaikan oleh pemda. Kalau mau dijadikan untuk Rusunami harus ada perubahan kepemilikan tanah gedung dan lain lain," paparnya.
Agus menambahkan, beberapa hal tersebut harus dipertimbangkan agar program rumah DP nol persen dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran. "Jadi hal ini yang kita diskusikan, sehingga kalau nanti mau direalisasikan itu nanti lebih tepat strukturnya dan bisa mencapai 50 ribu unit per tahun itu."
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengakui rumah DP Rp0 program Anies Baswedan tidak mudah untuk dijalankan.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data BPS mencatat di 2022 baru 60,66 persen rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah yang layak.
Baca SelengkapnyaAnies menilai aturan baru yang dibuat punya dampak langsung ke warga Jakarta.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca SelengkapnyaSebanyak 1 juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan 2 juta unit untuk masyarakat di pedesaan.
Baca SelengkapnyaTerdapat perbedaan syarat batas gaji antara yang sudah dan belum menikah, jika ingin membeli rumah program Prabowo.
Baca SelengkapnyaTarget itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Baca SelengkapnyaAnies menjelaskan, tujuan kebijakan itu untuk memberikan kesempatan warga DKI Jakarta memiliki tempat tinggal.
Baca SelengkapnyaBank BTN akan terus mendorong sebanyak mungkin rakyat mendapatkan kemudahan memiliki rumah melalui KPR.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan swasta harus membangun 1,5 juta rumah tiap tahun agar angka masyarakat tak punya rumah terus turun.
Baca SelengkapnyaMenurut Hashim, sudah banyak investor yang tertarik untuk membantu buatkan rumah bagi rakyat kecil di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan
Baca Selengkapnya