Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bos BI: Rumah di bawah Rp 350 juta per unit sulit diwujudkan di Jakarta

Bos BI: Rumah di bawah Rp 350 juta per unit sulit diwujudkan di Jakarta Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. ©2017 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, menyambut baik rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk membangun 50.000 rumah dengan Down Payment (DP) nol persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal tersebut cukup baik mengingat lebih dari 10 juta warga Jakarta tergolong MBR.

"Pemerintah DKI berencana untuk membangun paling tidak 50.000 rumah bagi MBR dan untuk mewujudkan itu kami menyambut baik. Karena penduduk di Jakarta lebih dari 10 juta tergolong MBR," ujar Agus saat ditemui di Gedung BI, Jakarta, Jumat (5/1).

Namun demikian, ada beberapa hal yang harus dipahami sebelum menjalankan program tersebut. Pertama, pengadaan rumah di Jakarta cukup mahal sebab harga lahan dan konstruksi bangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit, apalagi jika rumah yang akan dibangun berkisar di bawah Rp 350 juta.

Orang lain juga bertanya?

"Di Jakarta itu cukup banyak tantangan. Dan tantangan itu yang utama adalah rumah yang siap untuk MBR itu mahal. Lahannya mahal, konstruksinya mahal dan tentu untuk finishingnya mahal. Jadi, untuk di Jakarta, rumah untuk MBR yang di bawah Rp 350 juta per unit itu cukup sulit di wujudkan," jelasnya.

Kedua, program tersebut juga sulit untuk dialokasikan untuk MBR dengan penghasilan di bawah Rp 7 juta per keluarga. Alasannya, masyarakat dengan golongan tersebut masih membutuhkan dana tersebut untuk biaya hidup sehari hari. Sementara, untuk cicilan dibutuhkan alokasi penghasilan sekitar 30 persen.

"Sebagaimana diatur UU, MBR adalah masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 7 juta per keluarga. Kalau di bawah itu, kan masyarakat itu perlu ada biaya hidup dulu. Setelah dia menjalankan hidup, nanti baru tersedia disposable income untuk dia membayar bunga dan cicilan. Untuk membayar bunga dan cicilan itu, kalau kita lihat sesederhana mungkin di kisaran 30 persen dari penghasilannya," jelasnya.

Meskipun demikian, apabila pemprov DKI tetap ingin menjalankan program DP rumah nol persen, maka pemprov harus membangun rumah dengan harga maksimum Rp 240 juta. Salah satunya dapat membangun rumah dalam bentuk Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik).

"Jadi kalau harga rumahnya Rp 240 juta itu masyarakat dengan penghasilan Rp 7 juta, cicilan 35 persen itu bisa melayani. Jadi ini adalah satu yang perlu ditindak lanjuti pemprov yaitu bagaimana caranya untuk ada satu struktur rumah itu bisa harga Rp 240 juta, tersedia dan dalam bentuk Rusunami," jelasnya.

"Kalau sekarang memang ada, namanya Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa). Kalau mau diubah menjadi Rusunami itu ada satu masalah hukum yang diselesaikan oleh pemda. Kalau mau dijadikan untuk Rusunami harus ada perubahan kepemilikan tanah gedung dan lain lain," paparnya.

Agus menambahkan, beberapa hal tersebut harus dipertimbangkan agar program rumah DP nol persen dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran. "Jadi hal ini yang kita diskusikan, sehingga kalau nanti mau direalisasikan itu nanti lebih tepat strukturnya dan bisa mencapai 50 ribu unit per tahun itu."

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pramono Anung Akui Rumah DP O Anies Sulit Dijalankan, Apa Solusinya?
Pramono Anung Akui Rumah DP O Anies Sulit Dijalankan, Apa Solusinya?

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengakui rumah DP Rp0 program Anies Baswedan tidak mudah untuk dijalankan.

Baca Selengkapnya
60,66 Persen Masyarakat Tempati Rumah Tak Layak Huni, Ini Sebabnya
60,66 Persen Masyarakat Tempati Rumah Tak Layak Huni, Ini Sebabnya

Berdasarkan data BPS mencatat di 2022 baru 60,66 persen rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah yang layak.

Baca Selengkapnya
Anies Minta Kebijakan Aturan Pembebasan PBB-P2 Disosialisaskan: Supaya Tidak Terkejut
Anies Minta Kebijakan Aturan Pembebasan PBB-P2 Disosialisaskan: Supaya Tidak Terkejut

Anies menilai aturan baru yang dibuat punya dampak langsung ke warga Jakarta.

Baca Selengkapnya
Menelusuri Sosok Gubernur Jakarta yang Disindir Hashim Cuma 'Omon-Omon' Bikin Rumah Rakyat
Menelusuri Sosok Gubernur Jakarta yang Disindir Hashim Cuma 'Omon-Omon' Bikin Rumah Rakyat

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.

Baca Selengkapnya
Prabowo Target Bangun 3 Juta Rumah per Tahun, Volume Transaksi Ditaksir Mencapai Rp400 Triliun
Prabowo Target Bangun 3 Juta Rumah per Tahun, Volume Transaksi Ditaksir Mencapai Rp400 Triliun

Sebanyak 1 juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan 2 juta unit untuk masyarakat di pedesaan.

Baca Selengkapnya
Program Tiga Juta Rumah Prabowo, Cuma Bisa Dinikmati Orang dengan Gaji Segini
Program Tiga Juta Rumah Prabowo, Cuma Bisa Dinikmati Orang dengan Gaji Segini

Terdapat perbedaan syarat batas gaji antara yang sudah dan belum menikah, jika ingin membeli rumah program Prabowo.

Baca Selengkapnya
Anies Sebut DP Nol Rupiah Berhasil, DPRD DKI: Justru Gagal Total
Anies Sebut DP Nol Rupiah Berhasil, DPRD DKI: Justru Gagal Total

Target itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

Baca Selengkapnya
Anies Tolak Wacana Evaluasi Kebijakan Penggratisan PBB NJOP di Bawah Rp2 M: Cara Usir Warga Miskin Jakarta
Anies Tolak Wacana Evaluasi Kebijakan Penggratisan PBB NJOP di Bawah Rp2 M: Cara Usir Warga Miskin Jakarta

Anies menjelaskan, tujuan kebijakan itu untuk memberikan kesempatan warga DKI Jakarta memiliki tempat tinggal.

Baca Selengkapnya
47 Tahun Berdiri, Bank BTN Salurkan Rp470 Triliun untuk Perumahan Rakyat
47 Tahun Berdiri, Bank BTN Salurkan Rp470 Triliun untuk Perumahan Rakyat

Bank BTN akan terus mendorong sebanyak mungkin rakyat mendapatkan kemudahan memiliki rumah melalui KPR.

Baca Selengkapnya
Data PUPR: 12,7 Juta Orang Indonesia Tak Punya Rumah, Tiap Tahun Bertambah 740.000 Orang
Data PUPR: 12,7 Juta Orang Indonesia Tak Punya Rumah, Tiap Tahun Bertambah 740.000 Orang

Pemerintah dan swasta harus membangun 1,5 juta rumah tiap tahun agar angka masyarakat tak punya rumah terus turun.

Baca Selengkapnya
Hashim Sindir Eks Gubernur Jakarta Tak Mampu Bikin Rumah Rakyat: Cuma Banyak Omon-Omon, Talk Only
Hashim Sindir Eks Gubernur Jakarta Tak Mampu Bikin Rumah Rakyat: Cuma Banyak Omon-Omon, Talk Only

Menurut Hashim, sudah banyak investor yang tertarik untuk membantu buatkan rumah bagi rakyat kecil di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Genjot PAD Jakarta, Pemprov Bakal Evaluasi Penggratisan PBB NJOP Rumah di Bawah Rp2 Miliar Era Anies
Genjot PAD Jakarta, Pemprov Bakal Evaluasi Penggratisan PBB NJOP Rumah di Bawah Rp2 Miliar Era Anies

Kebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan

Baca Selengkapnya