Follow
Daftar Kementerian dan Lembaga Miliki Aset Barang Milik Negara Paling Besar
Merdeka.com - Pelaksana Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Mundhi Saptono memaparkan enam kementerian dan lembaga dengan nilai Barang Milik Negara (BMN) paling besar berdasarkan Laporan Keuangan (LKPP) Pemerintah Pusat 2020 audited.
Kementerian dan lembaga tersebut yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertahanan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepolisian Negara RI.
"KemenPUPR itu memiliki aset yang beragam senilai Rp2.217,88 triliun, mulai dari irigasi, bendungan, jalan nasional, dan jalan tol. Itu aset mereka," kata Mundhi dalam webinar Road to Ministry of Finance Festival 2021 yang dipantau di Jakarta, Jumat (17/9).
-
Apa saja isi poin penting dalam RUU Kementerian Negara? Salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden nantinya bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
-
Siapa yang bekerja sama dengan Kementerian LHK? Kerjasama Astra dan FKT UGM Sementara itu, Head of Environment Astra, Bondan Susilo menegaskan telah lama bermitra dengan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (FKT UGM) dalam rangka meningkatkan karbon di beberapa objek.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Di mana Pejabat Kemenhub bertugas? Sementara itu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membebastugaskan sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah X Merauke, Papua Selatan.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
Selanjutnya Kemenhan memiliki aset senilai Rp1.923,40 triliun yang berupa alutsista dan tanah yang tersebar di berbagai markas TNI. Sementara itu, Kemensesneg memiliki aset senilai Rp640,27 triliun yang kemudian ditambah Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
"Kemudian Kemenhub memiliki aset senilai Rp613,42 triliun, mulai dari bandara, pelabuhan, terminal, dan macam-macam, termasuk balai diklat dan kampus-kampus perhubungan di seluruh Indonesia," imbuhnya.
Kemendikbud memiliki aset Rp451,82 triliun dengan kampus dan universitas yang dikelola mereka. Sementara itu, Polri memiliki aset dengan nilai Rp408,40 triliun.
Mundhi mengatakan BMN memiliki kontribusi yang beragam untuk negara, antara lain sebagai sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk ini, BMN digunakan untuk memenuhi persyaratan underlying saat pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN).
Dorong Perekonomian
Kemudian pemerintah juga menggunakan BMN untuk mendorong perekonomian negara, misalnya dengan pembangunan jalan tol yang membuat distribusi barang di Indonesia lebih cepat dan lebih berdaya saing dibandingkan negara lain.
Selanjutnya, dengan memanfaatkan BMN, pemerintah juga mengoptimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) misalnya dengan menyewakan suatu BMN.
"Dengan BMN pemerintah juga dapat menghemat anggaran yang dikeluarkan, misalnya saat Covid-19 pemerintah menggunakan BMN seperti Wisma Atlet sebagai tempat isolasi. Ini jadi menghemat anggaran daripada harus membangun gedung baru," ucapnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Berikut daftar lengkap kementerian/lembaga yang bakal pindah ke IKN tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Ada beberapa fakta menarik seputar Kementerian BUMN RI yang bisa diulik. Apa saja?
Baca Selengkapnya
Aset sitaan dari kasus BLBI dihibahkan pemerintah kepada kementerian dan lembaga untuk dimanfaatkan.
Baca Selengkapnya
Serah terima PSP dan berita acara yang ditandatangani pada hari ini mencapai Rp2,77 triliun.
Baca Selengkapnya
Terlihat ada sejumlah kementerian yang baru di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.
Baca Selengkapnya
Pemisahan Kementerian PUPR ini dimaksudkan untuk memperkuat fungsi Pekerjaan Umum.
Baca Selengkapnya