Dampak Mengerikan Jika AS Gagal Bayar Utang, Bakal Banyak PHK dan UMKM Bangkrut
Merdeka.com - Amerika Serikat (AS) tengah dihadapkan dengan risiko gagal bayar utang. Bahkan Menteri Keuangan AS, Janet Yellen menyebut Gedung Putih tidak bisa lagi membayar tagihan utang pada 1 Juni 2023.
Yellen telah meminta Kongres untuk mengambil tindakan guna mengatasi masalah ini. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada keputusan yang diambil Kongres AS.
Penasihat Pajak, Komite Keuangan AS, Dean Zerbe mengatakan keputusan penanganan utang pemerintah ini sangat dinantikan para pelaku usaha, karena berkaitan dengan kredit pajak. Utamanya pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di sana.
-
Siapa yang dirasa bertanggung jawab atas kenaikan utang? 'Kita di-prank, yang terjadi justru kita bisa tahu kenaikan tertinggi sepanjang sejarah Republik ini ada di tangan Jokowi,' terang Eko.
-
Apa tugas berat seorang Menteri Keuangan? Faisal Basri menyampaikan tugas berat seorang Menkeu adalah mengelola pendapatan, mengelola pengeluaran, menyeleksi alokasi anggaran. Hingga akhirnya memastikan anggaran negara digunakan sesuai dengan tujuannya.
-
Bagaimana Kemnaker mendorong pengusaha untuk menerapkan struktur dan skala upah? Kita terus mendorong agar sistem pengupahan yang berkeadilan melalui skema Struktur dan Skala Upah dapat diterapkan di perusahaan
-
Apa tantangan utama pemerintahan baru terkait ekonomi? Tantangan dari Dalam Akhmad Akbar mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo dan Gibran akan sibuk menghadapi tantangan dari dalam pemerintahannya sendiri.
-
Kenapa Kemnaker mendorong perusahaan menerapkan struktur dan skala upah? Penerapan Struktur dan Skala Upah sangat strategis untuk menciptakan suasana yang kondusif di perusahaan. Kondusifitas tersebut akan tercermin dari nilai upah pekerja/buruh yang merupakan konversi dari bobot jabatan/pekerjaannya.
-
Siapa yang memimpin delegasi Kemenko Perekonomian? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong memimpin delegasi masing-masing negara dan membahas beberapa poin penting.
"Ada sejumlah besar usaha kecil dan menengah (UKM) yang masih menunggu kredit retensi karyawan mereka untuk kembali ke mereka," kata Zerbe dalam sebuah wawancara, dilansir dari CNN.com, Selasa (16/5).
Sebagai informasi kredit pajak merupakan sistem yang diperkenalkan untuk mendorong pemberi kerja mempertahankan karyawan selama perusahaan menjalani masa-masa sulit seperti sekarang.
Zerbe mengatakan, Lembaga Pemerintahan Federal AS atau Internal Revenue Service (IRS) memiliki simpanan yang cukup banyak. Mereka pun telah menerima banyak pengajuan dari para pelaku usaha.
"Itu telah menjadi penyelamat nyata bagi bisnis kecil dan menengah, seringkali mencapai ratusan ribu dolar," kata dia.
PHK Besar-besaran
Sayangnya, disaat pemerintah sedang terancam gagal bayar utang, para pengusaha UKM ini juga terancam keberlangsungan usahanya. Diperkirakan akan banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan pengusaha UKM karena kekurangan modal.
"Jika AS tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran tersebut dan ada penundaan lebih lanjut yang berarti perusahaan tidak akan dapat mempekerjakan pegawai," kata dia.
Kondisi makin parah karena selain pemerintah gagal bayar utang, mereka sedang dihadapkan oleh krisis perbankan. Krisis perbankan telah membuat bank tidak bisa memberikan pinjaman modal. Artinya pelaku UKM makin terhimpit.
"Ini adalah pukulan ganda - kami telah melihat kredit mengering untuk usaha kecil dan menengah, semakin sulit bagi mereka untuk mendapatkan pinjaman. Suasana sudah sangat buruk," kata dia.
Untuk itu, cara lain agar bisnis ini mendapatkan akses ke dana dengan melalui pengembalian pajak atau melalui kredit retensi karyawan. "Jadi jika Anda tidak mendapatkan pengembalian pajak dan Anda tidak dapat pergi ke bank, maka ada sedikit pukulan ganda," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Melainkan hanya akan berlaku bagi UMKM yang sebelumnya pernah terdampak pandemi covid-19.
Baca SelengkapnyaHerman Khaeron menyebut penghapusan utang bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan mampu memperbaiki ekonomi masyarakat.
Baca SelengkapnyaPenetapan kriteria seperti apa yang bisa dihapus tagih dinilai paling penting untuk ditentukan agar tak menimbulkan moral hazard.
Baca SelengkapnyaPemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto disebutnya terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung UMKM.
Baca SelengkapnyaMenurut Gerindra, keputusan Prabowo itu sangat membantu rakyat yang terbebani akibat utang berkepanjangan dengan bank.
Baca SelengkapnyaPemerintah berkomitmen untuk hadir bersama para buruh dalam menghadapi situasi ini.
Baca SelengkapnyaPenghapusa utang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024.
Baca SelengkapnyaKenaikan upah minimum ini lebih menitikberatkan pada kemampuan pelaku industri untuk memenuhi ketentuan tersebut.
Baca SelengkapnyaMenteri UMKM Maman Abdurachman menjelaskan perihal teknis mengenai aturan ini.
Baca SelengkapnyaTarget penyaluran kredit perbankan UMKM hingga 30 persen sulit tercapai karena berbagai faktor. Sebab, ekspansi bisnis UMKM kini tengah melemah.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta nelayan, petani, dan pelaku UMKM tak bisa mengakses kredit perbankan.
Baca SelengkapnyaSeruan mogok nasional digelorakan pada peringatan Hari Buruh Internasional.
Baca Selengkapnya