Darmin: Perpres percepatan pelaksana usaha sudah ditandatangani Presiden Jokowi
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksana Berusaha. Melalui aturan ini pemerintah mendorong upaya penyederhanaan perizinan usaha baik pusat maupun di daerah.
"(Perpres) sudah diteken, kemarin sudah diberitahu presiden saya sudah teken. Tinggal penomoran di Setkab, mungkin juga hari ini atau Senin sudah bisa sampai di tempat saya," kata Menko Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (15/9).
Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) Nasional dan Satgas pada Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, guna merinci tentang sumber daya manusia (SDM), struktur organisasi, tugas-tugas, dan prioritas yang akan dilakukan dengan aturan ini.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Apa yang Kemnaker lakukan untuk menyiapkan SDM? Sehingga anak-anak yang telah memasuki balai pelatihan vokasi betul-betul sudah disiapkan sesuai permintaan pasar. Itu sungguh sangat penting,“ kata Moeldoko usai meninjau sejumlah workshop di BBPVP Bekasi.
-
Bagaimana Paspampres menjalankan tugasnya? Tugas Paspampres ini tidak hanya dilakukan untuk perlindungan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga, namun juga kepada Tamu Negara setingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan beserta keluarganya.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
Selain itu, Satgas ini juga berfungsi mengecek seluruh investasi yang belum selesai perizinannya. Dengan demikian, pedoman pembentukan Satgas percepatan pelaksanaan investasi, ini ditargetkan akan selesai pada akhir pekan ini.
"Hari Selasa atau Rabu minggu depan, kita akan mulai sosialisasi ke Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Kita juga akan minta Sidang Kabinet Paripurna dengan Presiden yang mempertemukan dengan para Gubernur, DPRD, dan setelahnya seluruh Bupati dan Wali Kota. Ini mesti jalan," imbuhnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken Keppres Satgas Pemberantasan Judi Online
Baca SelengkapnyaPembentukan satgas ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satgas Percepatan Investasi di IKN.
Baca SelengkapnyaPercepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca SelengkapnyaAturan ini dibuat untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Baca SelengkapnyaDraf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaSidang berjalan cukup lama hingga memakan waktu 2,5 jam.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaAHY menyebut, Presiden Jokowi meminta agar seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju dapat menyelesaikan tugas.
Baca SelengkapnyaAlasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.
Baca SelengkapnyaSalah satunya dengan keliling menyerap aspirasi dari berbagai pihak
Baca SelengkapnyaDasco menyebut, kedatangan mereka dalam rangka berkoordinasi dan sinkronisasi terkait sejumlah program yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya