Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Darmin: Perpres percepatan pelaksana usaha sudah ditandatangani Presiden Jokowi

Darmin: Perpres percepatan pelaksana usaha sudah ditandatangani Presiden Jokowi Darmin Nasution. ©2017 merdeka.com/anggun situmorang

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksana Berusaha. Melalui aturan ini pemerintah mendorong upaya penyederhanaan perizinan usaha baik pusat maupun di daerah.

"(Perpres) sudah diteken, kemarin sudah diberitahu presiden saya sudah teken. Tinggal penomoran di Setkab, mungkin juga hari ini atau Senin sudah bisa sampai di tempat saya," kata Menko Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (15/9).

Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) Nasional dan Satgas pada Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, guna merinci tentang sumber daya manusia (SDM), struktur organisasi, tugas-tugas, dan prioritas yang akan dilakukan dengan aturan ini.

Selain itu, Satgas ini juga berfungsi mengecek seluruh investasi yang belum selesai perizinannya. Dengan demikian, pedoman pembentukan Satgas percepatan pelaksanaan investasi, ini ditargetkan akan selesai pada akhir pekan ini.

"Hari Selasa atau Rabu minggu depan, kita akan mulai sosialisasi ke Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Kita juga akan minta Sidang Kabinet Paripurna dengan Presiden yang mempertemukan dengan para Gubernur, DPRD, dan setelahnya seluruh Bupati dan Wali Kota. Ini mesti jalan," imbuhnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mabes Polri Segera Tindaklanjuti Perpres Penambahan Direktorat di Bareskrim
Mabes Polri Segera Tindaklanjuti Perpres Penambahan Direktorat di Bareskrim

Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.

Baca Selengkapnya
Jokowi Teken Keppres Satgas Pemberantasan Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam
Jokowi Teken Keppres Satgas Pemberantasan Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Jokowi Teken Keppres Satgas Pemberantasan Judi Online

Baca Selengkapnya
Jokowi Bentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN, Diketuai Bahlil Lahadalia dengan Wakil AHY
Jokowi Bentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN, Diketuai Bahlil Lahadalia dengan Wakil AHY

Pembentukan satgas ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satgas Percepatan Investasi di IKN.

Baca Selengkapnya
Luhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga
Luhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga

Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.

Baca Selengkapnya
Jokowi Teken Perpres Desain Besar Manajemen Talenta Nasional, Begini Isi Lengkapnya
Jokowi Teken Perpres Desain Besar Manajemen Talenta Nasional, Begini Isi Lengkapnya

Aturan ini dibuat untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

Baca Selengkapnya
Sidang Kabinet Perdana 2,5 Jam, Prabowo Minta Menteri Kerja Seperti Tim ‘Total Football’
Sidang Kabinet Perdana 2,5 Jam, Prabowo Minta Menteri Kerja Seperti Tim ‘Total Football’

Sidang berjalan cukup lama hingga memakan waktu 2,5 jam.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru
Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru

Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.

Baca Selengkapnya
Menteri AHY Beberkan Pesan Jokowi di Sidang Kabinet Terakhir
Menteri AHY Beberkan Pesan Jokowi di Sidang Kabinet Terakhir

AHY menyebut, Presiden Jokowi meminta agar seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju dapat menyelesaikan tugas.

Baca Selengkapnya
Jokowi Gelar Ratas Percepatan Pilkada, Landasan Hukum Bisa Perppu atau Revisi UU Pemilu
Jokowi Gelar Ratas Percepatan Pilkada, Landasan Hukum Bisa Perppu atau Revisi UU Pemilu

Alasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.

Baca Selengkapnya
Cara Satgas Menampung Pro Kontra UU Cipta Kerja
Cara Satgas Menampung Pro Kontra UU Cipta Kerja

Salah satunya dengan keliling menyerap aspirasi dari berbagai pihak

Baca Selengkapnya
Sufmi Dasco Jabat Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran
Sufmi Dasco Jabat Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Dasco menyebut, kedatangan mereka dalam rangka berkoordinasi dan sinkronisasi terkait sejumlah program yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya