Dilema Bahan Bakar Ramah Lingkungan di Indonesia

Merdeka.com - Direktur Eksekutif ReforMiner, Komaidi Notonegoro, menyatakan bahwa hubungan antara ekonomi dan lingkungan sering bertolak belakang. Salah satu contohnya adalah saat ini, ketika pandemi sedang meradang dan berdampak buruk ke roda perekonomian, hal ini justru jadi angin segar untuk perawatan lingkungan.

"Sebenarnya, kita harus memperhatikan dan kaji ulang kembali. Mau yang mana yang didahulukan, lingkungan atau perekonomian? Setiap pilihan tentu melahirkan konsekuensi yang besar," ujarnya pada sesi Dialog Publik bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Jumat (13/11).

Menurut Komaidi, pemerintah pusat memiliki fungsi yang besar dalam menyeimbangkan setiap aspek, baik lingkungan dan ekonomi. "Kalau memang mau mengedepankan lingkungan, pasti ada konsekuensinya. Bisa jadi biaya yang harus dikeluarkan juga bisa jadi lebih besar karena proses produksinya juga butuh biaya yang besar," ungkapnya.

Oleh karena itu, persoalan mengenai bahan bakar ramah lingkungan masih menjadi sebuah dilema sampai sekarang. Pada 2014, pemerintah sempat menghapuskan eksistensi bensin premium. Namun, menjelang 2018, bensin premium kembali dimunculkan dengan dalih meningkatkan daya beli masyarakat. Akhirnya, sampai saat ini, pemerintah masih menghadirkan bensin premium karena harganya yang murah dan punya pengaruh pada daya beli.

Namun demikian, mengedepankan aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan kualitas lingkungan ke depannya dianggap kurang bijaksana. "Saya kira aspek lingkungan juga harus sejalan dengan aspek ekonomi. Tetapi, memang harus rasional juga dalam melihat setiap konsekuensi yang muncul. Sehingga, ketika kita bicara soal industri, ada upaya memberikan opsi yang lebih ramah lingkungan," paparnya.

Ragam Pilihan Solusi Win-Win

Opsi ramah lingkungan yang sekaligus dapat berdampak pada perekonomian adalah dengan mengadakan fasilitas transportasi massa yang baik. Sebab, bus besar yang bisa mengangkut sebanyak 100 orang dan memiliki gas buang emisi yang lebih kecil jika dibandingkan dengan kendaraan pribadi yang dikendarai oleh 100 orang. Oleh karena itu, memperbanyak transportasi massal bisa menjadi solusi.

Selain lewat kendaraan pribadi, emisi juga dihasilkan dari industri. Komaidi menilai, Indonesia memiliki sumber energi yang mumpuni sebagai substitusi yang bisa mendukung produksi di industri.

"Kita punya panas bumi sebesar 40 persen, tapi yang dipakai baru 4 persen. Jika hal ini bisa dimanfaatkan, maka industri bisa memanfaatkan non BBM sebagai pendukung produksinya," ujarnya.

Komaidi berharap, ke depannya Indonesia bisa menerapkan konsep ekonomi hijau. "Karena, yang terjadi saat ini bukanlah sebuah evolusi atau revolusi, melainkan sebuah transisi ekonomi. Kemungkinan menuju ekonomi hijau sangat mungkin, terlebih kita berada di wilayah tropis yang keberagaman sumber energinya ada banyak," tutup Komaidi.

Reporter Magang: Theniarti Ailin