Direktorat KIAL Bea Cukai Gelar Survei Terkait Pembangunan Zona Integritas WBK & WBBM

Merdeka.com - Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga (KIAL) melakukan survei dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Survei dilakukan di lingkungan Direktorat KIAL yang diikuti secara online oleh para stakeholder, Kamis (15/4).

Direktur KIAL Syarif Hidayat menjelaskan progres pembangunan WBK dan WBBM di Direktorat KIAL saat ini telah membentuk tim dan terdapat mekanisme atau media untuk sosialisasi melalui media sosial dan sosialisasi eksternal. Selain itu juga melakukan internalisasi terkait whistle blowing system.

Syarif juga mengatakan, untuk mencapai zona integritas WBK dan WBBM seluruh pegawai Dit. KIAL secara langsung dan tidak langsung menjadi role model dalam pelaksanaan nilai-nilai organisasi. Direktorat KIAL juga telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan.

"Kami juga sudah melakukan public campaign secara berkala tentang pengendalian gratifikasi. Tidak henti hentinya kita sampaikan tentang pengendalian gratifikasi dan penguatan nilai-nilai keuangan di mana salah satunya termasuk adalah dari sisi pengendalian gratifikasi dan integritas," ujarnya.

Direktorat KIAL telah banyak melakukan inovasi, dari mulai layanan 3 site, chatbot, pengalihan layanan ke digital dan sistem pendukung layanan informasi terpadu.

"Kita juga sudah melakukan pengalihan layanan digital selama pandemi. Sejak Maret tahun lalu karena adanya pandemi maka kita diarahkan untuk melakukan social distancing maka kita mulai melakukan perubahan layanan ke digital," tuturnya.

Komponen penilaian Zona Integritas WBK dan WBBM terbagi dua, dari sisi pengungkit 60 persen dan sisi hasil 40 persen.

"Kami tentunya berharap upaya yang dapat kami berikan dapat memberikan hasil di mana nanti akan dinilai dengan nilai survei persepsi anti korupsi dan juga nilai persepsi kualitas pelayanan eksternal," kata Syarif.

Tujuan dari survei ini terdapat dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian dilihat dari rentang waktu antara tahun 2020 sampai 2021.

Satuan Kerja yang diusulkan untuk berpredikat WBK dan WBBM ada 82 unit dengan target 47 di tingkat nasional. (mdk/hhw)