Diskusi Hulu Migas Bahas Alokasi DBH Migas untuk Kesejahteraan Masyarakat

Merdeka.com - Forum diskusi hulu migas sukses diselenggarakan di Provinsi Jambi. Acara diskusi yang digelar oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontrak Kerja Sama (KKKS) menghimpun para perwakilan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mengomunikasikan persoalan migas di daerah tersebut.

Diskusi yang bertajuk Peran DBH (Dana Bagi Hasil) Migas dalam Mendukung Pembangunan Daerah ini diharapkan menjadi wadah saran dan masukan bagi para pemangku kepentingan di daerah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), khususnya Jambi. Hadir 4 narasumber yang memiliki kredibilitas dalam bidangnya. Mereka adalah Dr. Ir. H. Safrial, MS selaku Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. Halilul Khairi selaku Deputi Otonomi Daerah Institusi Pendidikan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Heru Windarto selaku Kasubdit Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNBP Migas dan Rudy Hartono selaku Perwakilan dari Divisi Formalitas SKK Migas.

Diskusi ini dilaksanakan agar mampu memberikan gambaran ke seluruh pemangku kepentingan mengenai alur penerimaan negara dari sektor hulu migas, sesuai dengan UU No 33 Tahun 2004. Selain itu, pemberian informasi kepada pemangku kepentingan mengenai pengalokasian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor hulu migas dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) juga akan dibahas bersama dengan para narasumber yang hadir.

“Setiap daerah penghasil migas memiliki terobosan masing-masing untuk membangun daerahnya, seperti yang kami bahas pada forum diskusi pada hari ini. Dikemas dengan format dialog dari pihak legislatif dan eksekutif serta melibatkan para stakeholder migas di Provinsi Jambi, tentu melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan masyarakat luas dalam lingkup apa peran DBH Migas tersebut,” kata Adiyanto Agus Handoyo, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagsel dalam sambutannya.

Tidak hanya membahas mengenai peran dari DBH Migas, diskusi ini juga membahas adanya multiplier effect terhadap perekonomian. Multiplier effect sendiri merupakan dampak berganda dari sektor hulu migas. Hal itu disebabkan karena sektor hulu migas memiliki peran strategis dalam mendukung pergerakan perekonomian nasional. Perwakilan dari Divisi Formalitas SKK Migas selanjutnya akan memberikan paparan multiplier effect tersebut.

Diharapkan bahwa dukungan yang diberikan DBH Migas untuk pembangunan daerah yang disalurkan pemerintah pusat dapat dimanfaatkan sesuai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kegiatan diskusi yang dilakukan oleh SKK Migas dan KKKS ini pada akhirnya diharapkan dapat menjalin hubungan dan komunikasi yang baik serta memberikan edukasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan khususnya di Provinsi Jambi. (mdk/wri)