Ditjen Pajak: 96 orang Indonesia masuk daftar Paradise Papers
Merdeka.com - Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak, Yon Arsal menyebut bahwa 96 orang Indonesia masuk dalam daftar dokumen Paradise Papers. Angka ini naik dari sebelumya yang terindikasi hanya 8-9 orang masuk dalam daftar dokumen surga tersebut.
"Cuma update terakhir sekitar 96 orang yang sudah kita temukan. Dari 96 orang ini, di 2016 yang lapor SPT (surat pemberitahuan tahunan) tahunan ada 64 orang dan sisanya tidak lapor SPT Tahunan," kata Yon di kantor Ditjen Pajak, Senin (27/11).
Dari 96 orang ini, lanjutnya, 62 orang telah mengikuti Tax Amnesty. Artinya ada 34 orang yang tidak mengikuti program pengampunan pajak.
-
Siapa yang tidak lagi mendapat update? Pada akhir Juni 2024, Samsung secara resmi mengakhiri dukungan pembaruan perangkat lunak untuk tiga model ponsel cerdas yang diluncurkan pada tahun 2020.
-
Apa saja yang sudah mendaftar? Tiga OTA itu ialah Airbnb.com, Agoda.com, dan Booking.com. Ketiga lainnya; Klook.com, Trivago.co.id, dan Expedia.co.id sejauh ini belum mendaftar.
-
Siapa yang terlibat? Konflik pribadi adalah konflik yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya.
-
Siapa saja orang Bekasi yang tercatat? Keenamnya diketahui berasal dari beberapa kampung, seperti Amat Bin Amat asal Gabus, Noran Bin Miet asal Tanah Doearatoes, Sani asal Lembur Pulo Panjang, Sajian asal Rawa Bamboe, Saderi asal Bekasi dan seorang perempuan, Nyi Isah bin Ning asal Teloek Poetjoeng.
-
Siapa saja yang dekat? Salah satunya adalah Safeea Ahmad, yang merupakan satu-satunya adik perempuan. Safeea juga dekat dengan kakak-kakaknya, termasuk El Rumi.
-
Apa saja yang ditemukan? Dalam makalah yang diterbitkan di jurnal Ilmu Pengetahuan Terbuka Royal Society, sebuah tim yang dipimpin oleh James Barrett dari McDonald Institute for Archaeological Research di Universitas Cambridge, Inggris, melaporkan penanggalan radiokarbon dari 153 temuan yaitu panah, perkakas, ski, kain perca, perlengkapan kuda, dan 'tongkat pengusir' – tiang yang digunakan dalam berburu rusa.
"Cuma memang, mau Standcard, Panama, Paradise semua kita proses dan review ulang. Karena di paradise kan hanya nama, kita perlu cari source data lain yang menunjukkan si A ada nama di paradise, terus dia sudah ikut TA belum, terus asetnya apa kita cari source nya lagi," jelasnya.
Oleh karena itu prosesnya dilakukan terus menerus, sehingga nanti akan diteliti dari asetnya yang sudah dilaporkan di SPT. "Dan kalau sudah ikut Tax Amnesty, itu datanya sudah dilaporkan di SPT dan di tax amnesty kan atau tidak."
Untuk diketahui, Paradise Papers adalah bocoran dokumen terbesar sepanjang sejarah dengan lebih dari 13,4 juta berkas terbongkar. Dokumen ini merupakan kelanjutan Panama Papers pada 2015 yang mengungkapkan berbagai politikus, miliuner dan selebritis yang dituding mempunyai akun di luar negeri.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaKPU RI menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD RI sebanyak 668 orang
Baca SelengkapnyaPolri tidak mungkin bisa bekerja sendiri dalam mengungkap dan mengatasi permasalahan di ruang siber
Baca SelengkapnyaKesadaran wajib pajak melaporkan SPT tahunan mengalami peningkatan 4,92 persen (yoy).
Baca SelengkapnyaKPK telah menjerat 89 tersangka kasus korupsi, sepanjang semester satu tahun 2023.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani bilang telah meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pendalaman terhadap dugaan kebocoran NPWP tersebut.
Baca SelengkapnyaData log access dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.
Baca SelengkapnyaDJP mengundur target implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi pada 1 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaKementerian Kominfo dan BSSN masih berusaha melakukan investigasi.
Baca SelengkapnyaRinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.
Baca SelengkapnyaJumlah wajib pajak lapor SPT tahun ini meningkat 1,83 persen.
Baca SelengkapnyaKominfo dan BSSN dituding lalai terkait hal ini. Berikut selengkapnya
Baca Selengkapnya