DPR marah Menteri Rini selalu absen saat rapat kerja
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VI Azam Asman Natawijaya geram dengan Kementerian BUMN yang dianggap tidak memahami isi PP Nomor 44 tahun 2005. Dirinya meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memberi laporan ini kepada Presiden Joko Widodo agar Menteri BUMN mau hadir untuk membahas penyertaan modal negara (PMN).
"Jadi saya ingatkan kepada jajaran kementerian BUMN pahami aturan, dibaca. Ini kalau tidak paham dan memberikan aturan ya karena menteri BUMN tidak pernah (hadir) ke sini. Tolong Bu Menteri (Keuangan) sampaikan ke Pak Jokowi, kalau Bu Rini ini tidak pernah kemari, tidak pernah ada komunikasi," ujarnya di ruang rapat komisi VI, komplek DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10).
Dikatakan Azam, absennya Rini Soemarno dinilai membuat pembahasan PMN menjadi amburadul. Pihaknya tidak ingin perusahaan pelat merah di Tanah Air tidak mendapat kepastian.
-
Siapa yang mengawasi kinerja BUMN setelah PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Siapa Menteri BUMN pertama? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Mengapa DPR meminta audit PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
"Ini amburadulnya kita di sini. Kasian BUMN sama rakyat di ombang-ambing. Tolong ini disegerakan," tandasnya.
Selain itu, rapat tertutup antara Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Sri Mulyani di kawasan Sentul, Bogor beberapa waktu lalu membuat Komisi VI DPR geram.
Hal tersebut dinilai telah menyalahi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 44 tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada BUMN dan perseroan terbatas, di mana harus dibahas di komisi VI DPR.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mufti Anam mencecar keras Menteri BUMN Erick Thohir terkait kinerja banyak perusahaan pelat merah
Baca SelengkapnyaMenurut Amran, tindakan para pejabat tersebut seperti tidak mempedulikan kondisi bangsa
Baca SelengkapnyaDPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Puan Maharani ungkap sederet poin kritiknya.
Baca Selengkapnya"Bapak stres tak punya tenaga datang ke sini," kata anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto.
Baca SelengkapnyaDi tengah jalannya rapat, Menteri Erick mendadak dipanggil Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad
Baca SelengkapnyaErick menagih Komisi VI DPR sambil mengulurkan tangan terkait Rancangan Undang-Undang BUMN.
Baca SelengkapnyaDalam rapat, Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto, menyebut ke depan Menteri BUMN Erick Thohir makin banyak alami tekanan.
Baca SelengkapnyaDia mencontohkan Wamen BUMN Dony Oskaria yang baru saja diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama Pertamina.
Baca SelengkapnyaKomisi VIII DPR RI menunda rapat kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag) terkait laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan haji tahun 2024.
Baca SelengkapnyaTrimedya heran rapat sepenting ini tak dihadiri Kapolri
Baca SelengkapnyaOssy yang juga kader Demokrat itu adalah tangan kanan atau orang kepercayaan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Mendikbudristek RI pada Rabu (6/5)
Baca Selengkapnya