Follow
DPR: Pemasangan RFID tidak perlu payung hukum
Merdeka.com - Anggota Komisi VII DPR dari fraksi PPP, Satya Wira Yudha mengatakan pemasangan radio frequency identification (RFID) pada kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat tidak memerlukan payung hukum. PT Pertamina sebagai perusahaan distributor BBM bersubsidi sah untuk memasang alat tersebut.
"Sebetulnya (pemasangan) RFID nggak perlu payung hukum. Payung hukum lebih kepada membatasi masyarakat," ujar Satya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/4).
Menurut dia, alasan pemasangan RFID tidak perlu payung hukum adalah pada fungsi RFID yang hanya mengontrol dan memonitor penggunaan BBM bersubsidi.
-
Mengapa BBM subsidi dibatasi? “Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,“ tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).“Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,“ kata Rachmat.
-
Bagaimana cara meningkatkan kualitas BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga BBM non subsidi? Harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Bagaimana cara Pertamina menentukan harga BBM? Dia menambahkan komposisi terbesar dalam menentukan harga BBM adalah harga ICP karena merupakan bahan baku. Jadi kalau harga ICP lebih tinggi dibandingkan nilai tukar maka harga ICP yang dominan menentukan harga BBM tersebut.
-
Bagaimana Pertamina jaga harga BBM tetap kompetitif? 'Termasuk kita juga lakukan efisiensi sehingga bisa menghemat biaya produksi, hasilnya BBM Pertamina tetap kompetitif,' tambah Fadjar.
-
Kenapa Pertamina turunkan harga BBM? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
"Yang belum diumumkan pemerintah kan soal penjatahan. Kalau itu perlu payung hukum, dengan menjamin, katakan, 7 liter per minggu untuk satu motor. Harus ada sarana bagaimana mengontrolnya," jelas dia.
Menurut dia, keputusan pemerintah untuk menjual Premium dengan dua harga tidak efektif jika tanpa melibatkan teknologi. Dengan dipasang RFID, maka setiap kendaraan akan diketahui berapa volume konsumsi BBM bersubsidi.
"Kalau tidak ada penjatahan, orang akan berduyun-duyun pada satu SPBU atau mobil akan membeli Premium eceran karena tidak menggunakan teknologi," kata dia. (mdk/rin)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Data pengguna ini akan sangat berguna untuk kebijakan pemerintah dalam pengaturan kendaraan yang berhak dapat BBM Subsidi.
Baca Selengkapnya
Nasabah perlu memperhatikan informasi yang muncul saat scan barcode, mulai dari jumlah pembayaran hingga detail transaksi telah sesuai dengan yang sebenarnya.
Baca Selengkapnya
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Namun demikian, metode pembayaran COD juga tetap membutuhkan perhatian agar keamanan dan kenyamanan pembeli dan penjual tetap terjamin.
Baca Selengkapnya
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca Selengkapnya
Hingga awal Juni 2024, tercatat lebih dari 3,44 juta pengguna Pertalite telah memiliki QR Code.
Baca Selengkapnya
QRIS akan tetap menjadi pilihan masyarakat dalam bertransaksi, karena biayanya masih relatif lebih murah.
Baca Selengkapnya
Aturan ini telah luput dalam mempertimbangkan aspek tenaga kerja dan cukai yang menyertai produk tembakau dan rokok elektronik.
Baca Selengkapnya
Pelanggan hanya membayar selisih harga dari penukaran produk elektronik lama dengan yang baru.
Baca Selengkapnya