Garap Proyek Meikarta, Lippo Cikarang Setuju Right Issue USD 220 Juta
Merdeka.com - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) menyetujui usulan rights issue sampai dengan USD 200 juta. Usulan ini merupakan bagian dari program pendanaan LPCK yang telah diumumkan pada tanggal 12 Maret 2019 lalu.
Dana ini rencananya akan digunakan untuk memperkuat neraca keuangan perusahaan serta pendanaan proyek Meikarta. Pelaksanaan right Issue ini dapat selesai pada kuartal ketiga (Q3) tahun 2019.
Presiden Direktur LPCK, Simon Subiyanto mengatakan, setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPST, Right Issue ini akan dilaksanakan setelah Pernyataan Pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
-
Apa itu LPK? Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) merupakan institusi pendidikan non-formal yang berfokus pada penyediaan pelatihan guna meningkatkan keterampilan kerja masyarakat.
-
Siapa yang mengumumkan realisasi investasi? Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa realisasi investasi tersebut mencapai 129,0 persen dari target Renstra sebesar Rp 1.099,8 triliun.
-
Kenapa penting untuk memastikan legalitas LPK? Memastikan legalitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) merupakan langkah krusial sebelum melakukan pendaftaran. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan penipuan serta menjamin kualitas pelatihan yang akan diterima oleh peserta.
-
Kapan PKS BPH Migas dan Sulut ditandatangani? Adapun agenda penting ini telah dilakukan di Manado, Sulawesi Utara pada Senin (23/4/2024).
-
Kapan PIP dicairkan? Pengeluaran dana dilakukan dalam tiga tahap setiap tahun, di mana tahap terakhir umumnya berlangsung pada bulan Desember.
-
Siapa yang menandatangani PKS BPH Migas dan Sulut? Dalam upaya meningkatkan pengendalian dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT/Solar) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite) agar tepat sasaran dan tepat volume di Sulawesi Utara, Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Selain itu, dengan mempertimbangkan rencana rights issue dan keberlanjutan pembangunan proyek Meikarta, para pemegang saham pun telah menyetujui tidak ada pembagian dividen dari laba bersih yang telah dikurangi pajak untuk tahun buku 2018.
Terkait kinerja perusahaan di tahun lalu, kata dia, secara umum, pencapaian kinerja meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan 2017.
"Sepanjang 2018, Perusahaan mencatat pendapatan operasional sebesar Rp 2,21 triliun, naik 47 persen dibandingkan dengan 2017," kata dia.
Dia menjelaskan, sebagian besar peningkatan tersebut disebabkan oleh penjualan tanah komersial dan ruko yang naik secara signifikan.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Badan Otorita IKN perlu melakukan evaluasi terhadap kebutuhan investasi di IKN satu per satu.
Baca SelengkapnyaRestrukturisasi utang ini rangkaian proses restrukturisasi Waskita Karya secara menyeluruh.
Baca SelengkapnyaPT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) mencatat pra penjualan sebesar Rp628 miliar pada semester I 2023.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, Prabowo selaku presiden terpilih menyetujui percepatan pembangunan IKN, termasuk anggarannya.
Baca SelengkapnyaHingga saat ini, investasi yang sudah masuk dalam pembangunan IKN Nusantara mencapai Rp47,5 triliun.
Baca SelengkapnyaPerseroan pada kuartal pertama 2024 mencatat pra-penjualan sebesar Rp325 miliar.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca SelengkapnyaNilai investasi asing yang masuk ke proyek ibu kota baru tersebut mencapai Rp1,15 triliun.
Baca SelengkapnyaSaham Waskita Karya Setahun Disuspensi Bursa, OJK Beri Tanggapan Begini
Baca SelengkapnyaAdhi Kartiko (NICE) jadi pembuka IPO raksasa di 2024.
Baca SelengkapnyaTerdapat 8 proses yang perlu dilalui oleh investor sebelum memulai berinvestasi di IKN.
Baca SelengkapnyaMinat para investor itu, kata Basuki, sebagian besar menyasar wilayah II IKN di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Baca Selengkapnya