Genjot Penyerapan Tenaga Kerja, DPR Kawal Program Pembangunan Industri RI
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengawal program prioritas pembangunan industri nasional karena sektor industri manufaktur diyakini akan menyerap banyak tenaga kerja siap pakai, mampu mengundang investor, serta berkontribusi terhadap pendapatan nasional dan pertumbuhan perekonomian.
"Selain bertugas mengawasi secara kritis, kami juga akan terus mendorong dan mengawal ketat sejumlah program prioritas pembangunan industri nasional yang sedang dan akan ditempuh pemerintah," kata Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar, dikutip Antara, Senin (10/2).
Marwan menyampaikan, DPR akan fokus menyoroti aspek penyerapan tenaga kerja yang dapat tercapai, termasuk dalam konteks meningkatkan keahlian dan daya saing sumber daya manusia dibidang perindustrian di era millenial saat ini dan ke depan.
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama investasi? Menutup keterangannya, Puteri juga mengajak Australia untuk terus memperkuat kolaborasi dan kerja sama investasi di sejumlah sektor prioritas yang digencarkan Pemerintah Indonesia.
-
DPR ikut jaga apa di ekonomi? 'Kita patut bersyukur ekonomi Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5 persen hingga Kuartal III-2023. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari peran pemerintah yang senantiasa memperhatikan daya beli dan konsumsi masyarakat melalui berbagai skema bantuan sosial dan subsidi.'
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian tingkatkan daya saing industri? 'Perjalanan transformasi industri untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produknya masih Panjang, sehingga sinergi yang sudah terjalin selama ini harus dilanjutkan dan diperkuat lagi,' jelas Menko Airlangga.
-
Kenapa Kemnaker ingin meningkatkan peran industri dalam SIPK? 'Saat ini Indonesia dalam tahap pengembangan SIPK dan dalam upaya meningkatkan partisipasi industri untuk memanfaatkannya, ' ujar Ida Fauziyah.
-
Bagaimana DPR membantu PMI? 'Saya optimis di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit, Atase Kepolisian kita bisa bertambah,' ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (2/5).
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
Selain itu, aspek transformasi sektor industri manufaktur juga diharapkan mampu menopang pembangunan wilayah-wilayah industri baru di banyak lokasi di Sumatera, Kalimantan Selatan, serta sejumlah lokasi lain di Madura, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan wilayah Papua Barat.
Tak hanya industri manufaktur, pengembangan sektor industri kecil dan menengah (IKM) juga perlu mendapat perhatian serta dilibatkan secara khusus seiring pembangunan beberapa wilayah industri baru sebagai penggerak perekonomian di daerah.
Sesuai program prioritas Making Indonesia 4.0, pemerintah akan fokus mengakselerasi sektor manufaktur melakukan transformasi ke arah industri 4.0 atau digitalisasi. Upaya strategis ini dinilai bisa meningkatkan produktivitas secara lebih efisien sehingga mampu mendongkrak daya saing.
"Karena itu, Kementerian Perindustrian harus proaktif mengajak kalangan pelaku IKM melek atau mengakrabi dunia digital, bukan hanya buat industri skala besar saja," ujarnya.
Optimalisasi Industri 4.0
Seperti workshop e-Smart IKM yang diluncurkan sejak 2017 hingga 2019 serta diikuti sebanyak 10.038 peserta dengan total transaksi penjualan yang dihasilkan sebesar Rp3,27 miliar, wajib dilanjutkan secara lebih massif dan merata di seluruh Indonesia.
Optimalisasi industri 4.0 juga dinilai harus bisa mengoptimalkan potensi penambahan pertumbuhan ekonomi sekitar 1-2 persen, peningkatan kontribusi industri terhadap PDB hingga 25 persen, peningkatan net export sebesar 10 persen, dan menciptakan sebanyak 17 juta lapangan kerja baru.
"Yang jelas, komitmen Kementerian Perindustrian yang memproyeksikan pertumbuhan industri manufaktur mencapai angka 5,3 persen pada 2020, akan selalu kami tagih dan kawal terus," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diharapkan dapat melanjutkan program hilirisasi.
Baca SelengkapnyaCapaian PMI manufaktur tersebut menandakan Indonesia telah benar-benar keluar dari pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaKerap kali peraturan atau regulasi yang sudah diputuskan di level pusat tidak dapat dijalankan di level daerah karena alasan-alasan tertentu.
Baca SelengkapnyaSektor manufaktur merupakan penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar dalam perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaStabilitas politik penting untuk menjaga perekonomian tetap tumbuh
Baca SelengkapnyaPemerintah harus serius menggarap industri hilirisasi ini dengan membangun roadmap
Baca SelengkapnyaHKI berharap dengan adanya RPP ini, sektor industri di Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang dengan pesat.
Baca SelengkapnyaBimtek ini diikuti 100 peserta yang terdiri atas Human Resources Development (HRD) Perusahaan di wilayah Kabupaten Mojokerto.
Baca SelengkapnyaPemerintah sudah membuat desain besar di berbagai sektor untuk hilirisasi.
Baca SelengkapnyaKontribusi tersebut diharapkan bisa menjadi modal utama untuk menarik lebih banyak investasi asing dengan tujuan dapat meningkatkan ekspor.
Baca SelengkapnyaCara Pemerintah Mencetak SDM Unggul di Setiap Daerah
Baca SelengkapnyaBonus demografi yang akan disambut dalam duadekade mendatang, semestinya membawa peluang kemajuan ekonomi.
Baca Selengkapnya