Hanif ingin janji ini dipenuhi pegawai Kemenaker
Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemnaker untuk terus melakukan peningkatan kinerja layanan pada masyarakat. Sekaligus, bersama-sama bergotong-royong membangun produktivitas angkatan kerja.
Ia meminta aparat sipil negara atau pegawai di Kemnaker, mempertahankan capaian yang sudah diraih, seperti laporan keuangan dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), indeks integritas dengan predikat baik dan pemberian tunjangan kinerja yang sudah mencapai 70 persen serta prestasi lainnya.
"Tingkatkan integritas dalam melayani publik, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas KKN," kata Hanif.
-
Apa yang diminta Kemnaker kepada pemerintah? Anggota Komisi IV DPR, Alimin Abdullah meminta pemerintah menaikan anggaran sektor pertanian.
-
Bagaimana Kemnaker mendorong Staf Ahli? Selain berperan aktif dalam pengambilan keputusan, Staf Ahli ujar Ida Fauziyah, juga harus mampu melakukan sinergitas yang sedang digalakkan pemerintah. 'Perlu saya tekankan, saudara adalah Staf Ahli yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidangnya. Sinergikan keahlian saudara di internal Kemnaker dan antar Kementerian yang lain,' ucapnya.
-
Apa tugas Kemnaker yang harus didukung Staf Ahli? Selain berperan aktif dalam pengambilan keputusan, Staf Ahli ujar Ida Fauziyah, juga harus mampu melakukan sinergitas yang sedang digalakkan pemerintah. 'Perlu saya tekankan, saudara adalah Staf Ahli yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidangnya. Sinergikan keahlian saudara di internal Kemnaker dan antar Kementerian yang lain,' ucapnya.
-
Apa yang diminta Kemnaker dari APINDO? Dalam pertemuan tersebut, Ida Fauziyah meminta pengurus APINDO untuk bersinergi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam mengimplementasikan aturan-aturan ketenagakerjaan dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.
-
Bagaimana Kemnaker ingin meningkatkan kualitas tenaga kerja? Kerja sama ini juga memberikan manfaat untuk kedua negara, seperti meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja, memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor prioritas, dan memperkuat hubungan bilateral.
-
Mengapa Kemnaker terus melakukan pembenahan? Pembenahan dilakukan agar dapat merespons segala tantangan dan tuntutan ketenagakerjaan yang sangat dinamis.
Kemenaker mengingatkan, peningkatan kualitas kerja merupakan langkah untuk mengisi kemerdekaan yang diperoleh dan diperjuangkan para pendahulu. Perbaikan kinerja sebagai cara melunasi janji kemerdekaan.
"Marilah kita tingkatkan kerjasama, terus menggelorakan semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mengokohkan ikatan gotong-royong, untuk membangun angkatan kerja Indonesia yang lebih baik," kata Hanif.
Hanif menegaskan, janji kinerja yang diamanatkan pada Kemenaker adalah bisa memberikan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi seluruh WNI sesuai Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Sehingga, masyarakat yang belum bekerja harus difasilitasi untuk bisa masuk ke pasar kerja.
"Fasilitasi itu diantaranya kepastian untuk memberikan akses pekerjaan dan peningkatan kompetensi sesuai yang dibutuhkan di pasar kerja," katanya.
Kebijakan Program Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, kata Hanif, memprioritaskan investasi dan perluasan proyek infrastruktur di seluruh Indonesia, termasuk pembangunan bandara, kereta api, jalan tol, pelabuhan dan pembangkit listrik. "Ini yang telah berdampak luas terhadap penciptaan lapangan kerja yang tersebar luas di berbagai daerah," ujarnya. (mdk/ibs)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Opini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana
Baca SelengkapnyaIda Fauziyah mengungkapkan berbagai upaya telah dilakukan Kemnaker untuk membentuk sikap kerja pegawai yang professional dan berintegritas.
Baca SelengkapnyaYasonna tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.
Baca SelengkapnyaDi bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas, laporan keuangan Kementerian Agama mendapatkan opini WTP dari BPK 3 tahun berturut-turut.
Baca SelengkapnyaOpini WTP ini untuk kelima kalinya secara berturut-turut diraih Kemenhan dan TNI sejak Tahun 2018.
Baca SelengkapnyaKemendag berhasil mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Baca SelengkapnyaBPK temukan permasalahan Laporan Keuangan tahun 2023 dalam realisasi belanja barang dan belanja modal belum sepenuhnya efektif, efisien, dan taat azas.
Baca SelengkapnyaBPK mengapresiasi upaya LKPP untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan LKPP.
Baca SelengkapnyaPpengawasan internal akan membawa Kemnaker dalam mempertahankan opini WTP.
Baca SelengkapnyaHasil dari pemeriksaan BPK, laporan keuangan KPU dinyatakan wajar tanpa pengecualian.
Baca SelengkapnyaKemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Baca Selengkapnya