Harapan Pengusaha ke Anggota DPR Terpilih: Perkuat UU Kepastian Investasi
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Properti, Hendro Gondokusumo berharap anggota DPR terpilih mampu merumuskan dan menerbitkan produk hukum yang menjamin kepastian investasi.
Hendro mengatakan, para pelaku usaha tentunya menaruh harapan besar kepada para anggota DPR terpilih untuk membangun sinergi dengan pemerintah, sesuai dengan peran dan fungsi sebagai lembaga Negara.
"Para pengusaha berharap DPR dan pemerintah mampu memperkuat sinergi dalam merumuskan dan menerbitkan produk hukum atau undang-undang (UU) yang menjamin kepastian investasi, mendorong terciptanya pertumbuhan perekonomian," katanya seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Selasa.
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama investasi? Menutup keterangannya, Puteri juga mengajak Australia untuk terus memperkuat kolaborasi dan kerja sama investasi di sejumlah sektor prioritas yang digencarkan Pemerintah Indonesia.
-
Siapa yang diharap DPR bekerja maksimal? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Bagaimana DPR berharap Polri bekerja? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Mengapa DPR menganggap Kejagung sebagai mitra kerja yang terbuka? 'Kejagung juga merupakan mitra yang punya pola komunikasi dan koordinasi yang baik dengan kami (Komisi III). Jadi kami bisa men-support Kejaksaan dengan maksimal,' tutup Sahroni.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
Dia menjelaskan, sinergi yang baik dan membangun akan sangat bagus bagi pelaku usaha dan investor dalam mengembangkan usaha dan menanamkan modal di Indonesia.
Selain itu, peraturan dalam UU diharapkan mampu diimplementasikan secara sinkron dari pemerintah pusat hingga daerah untuk mendorong investasi.
Seperti diketahui, pada Selasa (1/10), sebanyak 575 anggota DPR terpilih, 289 orang di antaranya petahana, sementara anggota DPD terpilih sebanyak 136 orang dilantik untuk periode 2019-2024.
Sebelum pelantikan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna terakhir untuk masa kepemimpinan periode 2014-2019 pada Senin (30/9).
Sampai tanggal 29 September 2019, DPR telah menyelesaikan 91 RUU yang terdiri atas 36 RUU dari daftar Prolegnas 2015-2019 dan 55 RUU Kumulatif Terbuka
Namun demikian, masih ada beberapa RUU yang belum berhasil disahkan dan masih berada dalam pembahasan tingkat I, yakni RUU tentang Pertanahan, RUU tentang Daerah Kepulauan, RUU tentang Kewirausahaan Nasional, RUU tentang Desain Industri, RUU tentang Bea Materi.
Selanjutnya, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Pertembakauan, dan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
Puan Maharani jadi Ketua DPR
Rapat konsultasi DPR telah menyepakati sejumlah nama pimpinan DPR Periode 2019-2024. Hasilnya posisi Ketua DPR akan diisi oleh Politikus PDI Perjuangan Puan Maharani.
"Puan Maharani ketuanya," kata Pimpinan sementara DPR, Abdul Wahab Dalimunthe di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).
Dia juga menyebutkan nama Wakil Ketua DPR yang akan mendampingi Puan. Di antaranya, Wakil Ketua DPR dari Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR dari NasDem Rahmat Gobel, dan Wakil Ketua Dari Golkar Aziz Syamsuddin. Sedangkan PKB belum menyerahkan nama pimpinan DPR.
"PKB belum. Jadi nanti satu jam lagi baru (menyerahkan nama)," ungkapnya.
Kabar yang beredar di kalangan wartawan, nama yang akan diusulkan PKB untuk jabatan pimpinan DPR adalah Jazilul Fawaid.
Setelah disepakati, para pimpinan yang terpilih itu akan segera dilantik pada pukul 19.00 WIB malam ini. Pengambilan sumpah akan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) M Hatta Ali.
"Mahkamah Agung," ucapnya.
Selain berbicara pemilihan pimpinan, rapat konsultasi juga menetapkan sembilan fraksi di DPR.
"Untuk menetapkan fraksi-fraksi di DPR RI dengan kata lain dapatlah barangkali kalian sudah tahu itu ada sembilan fraksi," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan berharap DPR periode 2024-2029 semakin lebih produktif bekerja untuk membangun Indonesia, serta berkolaborasi dengan Pemerintah sebagai mitra kerja.
Baca SelengkapnyaSudah ada tiga pasang bakal capres-cawapres yang akan maju dan berkontestasi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Anggota DPR-DPD RI terpilih Periode 2024-2029 kelak turut berpartisipasi mengatasi berbagai tantangan.
Baca SelengkapnyaPuan juga mengapresiasi kinerja DPR selama lima tahun ini karena adanya peningkatan kerja dan citra.
Baca SelengkapnyaPertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaPuan memaparkan, DPR bersama Pemerintah dalam masa sidang 2023-2024 telah berhasil menyelesaikan 63 judul Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang.
Baca SelengkapnyaPara capres dan cawapres mulai mendaftarkan diri di KPU.
Baca SelengkapnyaRUU Perampasan Aset sempat jalan di tempat pada Komisi III DPR periode 2019-2024.
Baca SelengkapnyaGanjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.
Baca SelengkapnyaPuan mengajak seluruh anggota DPR periode 2024-2029 untuk menggunakan panggilan sejarah ini agar menjadi wakil rakyat yang dapat memberikan manfaat.
Baca SelengkapnyaPartai Buruh akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, pada periode mendatang.
Baca SelengkapnyaDPR bakal menggulirkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. Hal ini sebagai bentuk menyerap aspirasi para hakim yang menuntut sejumlah hak.
Baca Selengkapnya