Hatta tidak setuju Jero Wacik rangkap jabatan

Merdeka.com - Jabatan rangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kepala Satuan Kerja Sementara Pengelola Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas) yang diemban Jero Wacik ternyata menimbulkan kontroversi dalam pemerintah.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, dirinya tidak setuju apabila jabatan Menteri ESDM Jero Wacik merangkap sebagai Kepala SK Migas sehingga pemerintah saat ini tengah merumuskan yang terbaik setelah pembubaran BP Migas. "Pemerintah sekarang sedang merumuskan pasca BP migas dibubarkan," ujar Hatta pada pembukaan Simposium Nasional dan Kongres IATMI di Hotel Gran Melia, Jakarta, Selasa (04/12).

Menurut Hatta, dengan adanya rangkap jabatan, tata kelola industri migas menjadi kurang check and balances dan rawan konflik kepentingan karena Menteri ESDM merangkap sebagai Kepala SK Migas. "Kita tidak ingin nanti seorang Menteri kita tandatangan kontrak dengan kontraktor manapun. Setelah itu, diketahui menterinya lagi. Setelah selesai, dikembalikan lagi kontraknya ke SK Migas untuk mempersiapkan segala persiapan seperti POD dll. Lalu, yang mengawasi sang Menteri merangkap Kepala SK Migas. Lalu, PODnya selesai balik lagi diteken Kepala SK Migas, dulu kan ada BP Migas," tegasnya.

Selain itu, apabila fungsi dan tugas dikembalikan ke Pertamina, maka juga akan rawan kepentingan karena para kontraktor asing saat ini menjadi kompetitor Pertamina dalam pengelolaan blok-blok nasional. "Atau Ibu Karen yang tandatangan sebagai pelaku usaha, dan di sana (kontraktor) nanti berpikir, saya tidak disetujui PODnya karena saingan dengan Pertamina. Coba itu dipikirkan," katanya.

Hatta menambahkan pemerintah mengajak Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) untuk memikirkan peraturan baru yang akan dibuat DPR dan pemerintah. "Pemerintah saat ini sedang berpikir keras dan MK juga sedang meminta dipersiapkan peraturan baru. Saya kasih tugas ke IATMI untuk memikirkan itu, ini masa depan kita," pungkasnya. (mdk/rin)