Indonesia Berpotensi Besar untuk Ekspor Karbon, Buka Peluang ke Swasta
Merdeka.com - Indonesia memiliki potensi besar untuk mengekspor karbon sebagai hasil penurunan emisi, terutama terkait pencapaian target pengurangan emisi karbon sebesar 29 persen dengan usaha sendiri pada 2030. Saat ini Indonesia masih mengekspor batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan komoditas lainnya.
"Kita adalah negara dengan karbon yang sangat kaya. Kami mengapresiasi upaya pemerintah mendorong kebijakan melalui pembangunan rendah karbon yang membuka peluang bagi sektor swasta. Ini kesempatan yang sangat baik," kata Direktur Eksekutif Lippo Group tersebut melalui keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Antara, Minggu (25/6).
Dia mengatakan para pelaku industri akan bersama-sama pemerintah mengurangi emisi karbon untuk menangani perubahan iklim. Salah satu kebijakan pemerintah yang menunjukkan keberpihakan pada pembangunan rendah karbon adalah memungut pajak karbon untuk bisnis sektor PLTU berbahan bakar batubara mulai April 2022.
-
Apa tujuan dari Bursa Karbon Indonesia? Rencananya, hasil perdagangan karbon melalui mekanisme bursa karbon ini akan diinvestasikan kembali oleh Pemerintah untuk proyek-proyek pengurangan emisi demi tercapainya target Pemerintah yang telah ditetapkan.
-
Bagaimana Pertamina menurunkan emisi karbon? Langkah tersebut menurut Nicke, sudah sesuai dari aspek lingkungan karena dapat menurunkan karbon emisi dan juga dapat menurunkan impor gasoline.
-
Apa yang dimaksud dengan Bursa Karbon Indonesia? 'Bursa karbon adalah sistem perdagangan karbon atau carbon trading atau jual beli kredit karbon yang dimana penyelenggara bursa tersebut adalah BEI melalui indeks IDXCarbon,' katanya.
-
Dimana bursa karbon di Indonesia? Presiden Joko Widodo baru-baru ini meluncurkan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon).
-
Mengapa Indonesia melihat CCS sebagai potensi ekonomi besar? Pemerintah melihat Indonesia memiliki potensi ekonomi besar dengan Carbon Capture Storage.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
"Netral karbon adalah keniscayaan bagi pelaku industri. Mau atau tidak mau, kami harus terlibat dalam upaya ini. Pemerintah juga telah menetapkan target pengikisan emisi karbon sebagai kebijakan yang harus dijalankan semua pihak," ujarnya.
Menurut dia, konsep global netral karbon merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan emisi karbon di setiap sektor yang dilakukan melalui mekanisme trading, crediting maupun pajak karbon.
Selain itu, gas emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia telah memberikan dampak negatif bagi kehidupan di Bumi, seperti kekeringan dan berkurangnya sumber air bersih, cuaca ekstrem, bencana alam, dan perubahan produksi rantai makanan.
"Pada dasarnya, karbon dihasilkan di hampir semua aktivitas manusia, khususnya dunia usaha. Siapapun tidak terhindar dari produksi karbon," jelas John.
Di sisi lain, untuk menghilangkan emisi karbon dari dunia industri membutuhkan waktu lama. Sehingga, pemerintah dan swasta wajib menyelaraskan strategi pengendalian roda perekonomian agar dapat menolkan emisi karbon.
"Untuk menyalakan AC (air conditioner) saja, sudah menghasilkan karbon. Nah, yang diperlukan saat ini upaya nyata mencapai target netral karbon baik dari sisi teknologi maupun konservasinya," ujarnya.
Di sisi lain, John mengatakan Lippo Group sebagai salah satu pelaku industri di Tanah Air, telah menjadikan transisi energi sebagai daya ungkit untuk mendukung upaya Indonesia memperkuat sistem energi global berkelanjutan.
Lippo telah melalui fase transisi energi melalui proses mengubah penggunaan sumber energi berbasis fosil dan tidak ramah lingkungan ke energi bersih yang ramah lingkungan seperti panel surya, air, panas bumi, dan angin.
Selain itu, Lippo Group juga secara bertahap menerapkan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) di perusahaan dan anak usahanya melalui penggunaan teknologi, sehingga dapat mengikis emisi, baik teknologi konservasi air limbah maupun penggunaan pembangkit listrik energi terbarukan.
"Tak satu pun di muka Bumi ini dapat memungkiri komitmen global menciptakan iklim dan lingkungan hidup yang lestari," jelasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemberlakuan pajak karbon bertujuan untuk memberikan alternatif kepada dunia usaha dalam upaya mengurangi emisi karbon.
Baca SelengkapnyaPemerintah berencana mengurangi konsumsi batubara secara bertahap dan mengalihkan penggunaan batubara menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Baca SelengkapnyaRencana penyetopan ekspor CPO dan produk turunannya dikarenakan polemik yang tak kunjung usai antara Indonesia dan Uni Eropa.
Baca SelengkapnyaCarbon Digital Conference 2023 akan digelar untuk mengembangkan perdagangan karbon di Indonesia.
Baca SelengkapnyaIndonesia, dengan kapasitas penyimpanan CO2 potensial yang mencapai 400 hingga 600 gigaton
Baca SelengkapnyaPotensi energi terbarukan memposisikan Indonesia dengan sangat baik memimpin dalam produksi hidrogen bersih.
Baca SelengkapnyaPemerintah melihat Indonesia memiliki potensi ekonomi besar dengan Carbon Capture Storage.
Baca SelengkapnyaIndonesia memiliki potensi penyimpanan emisi karbon hingga 600 giga ton melalui Carbon Capture and Storage (CCS).
Baca SelengkapnyaCarbon Capture Storage Berpeluang Jadi Bisnis Baru di Indonesia
Baca SelengkapnyaHub CCS menjadi penanda era baru bagi Indonesia, di mana CCS diakui sebagai "license to invest" (izin untuk berinvestasi) untuk industri rendah karbon.
Baca SelengkapnyaBerbagai upaya terus dilakukan untuk mendorong peningkatan perdagangan unit karbon dan pengembangan ekosistem perdagangan karbon di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKekayaan alam di merupakan modal besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat energi hijau.
Baca Selengkapnya