Ini Alasan Nama Tol Bali Mandara Diubah Jadi Tol I Gusti Ngurah Rai
Merdeka.com - Direktur Utama Jasamarga Bali Tol, Engkky Sasono membenarkan adanya pergantian nama Jalan Tol Bali Mandara menjadi Tol I Gusti Ngurah Rai. Menurutnya, Tol Bali Mandara yang dibangun di era Gubernur Bali Mangku Pastika tersebut merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Jadi terkait pergantian nama, kewenangan itu ada Kementerian PUPR. Sehingga, dari Pemerintah Provinsi (Bali) sudah bersurat kepada Kementerian PUPR. Kami selaku pengelola menunggu keputusan dari Kementerian. Ketika, ada keputusan kami lakukan," ucapnya saat ditemui di Denpasar, Jumat (23/11) sore.
Eko bahkan mengaku telah mendapatkan tembusan surat perubahan nama tol dari pemerintah pusat dan daerah.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Kenapa BP Batam minta dukungan Kementerian? Pada pertemuan ini, Muhammad Rudi juga memohon dukungan Kementerian terkait untuk menggesa penyelesaian Kawasan Rempang Eco-City.
-
Di mana Pejabat Kemenhub bertugas? Sementara itu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membebastugaskan sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah X Merauke, Papua Selatan.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mendorong solusi untuk masalah air di pulau-pulau terluar? Pemerintah Indonesia pun menginisiasi pembentukan Pusat Keunggulan (Center of Excellent) Ketahanan Sumber Daya Air dan Perubahan Iklim yang berfungsi merumuskan pengintegrasian aspek lingkungan dan sosial ekonomi dalam menghadapi perubahan iklim.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Bagaimana Kementerian PUPR membangun tol IKN? Saat ini, Kementerian PUPR sedang melakukan pembangunan di tiga seksi, antara lain Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung 7,3 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.
"Kami mendapatkan tembusan surat dari Pemerintah Provinsi kepada Kementerian PUPR. (Alasannya), satu karena memberikan penghargaan kepada pahlawan kita I Gusti Ngurah Rai dan ini wilayahnya menjadi satu juga dari Bandara I Gusti Ngurah Rai," imbuhnya.
Terkait pergantian nama, pihaknya tidak memiliki kewenangan. Namun jika diputuskan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pihaknya akan mengikuti keputusan tersebut.
"Kami tidak pada posisi memberikan kewenangan. Tapi apapun yang diputuskan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat kami akan ikuti. Kami juga tidak bisa memperkirakan kapan, (Pergantian nama). Karena itu di wilayahnya Kementerian PUPR," ujarnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Basuki menyebutkan bahwa untuk lahan tanah Tol Gilimanuk-Mengwi saat itu dibebaskan pemrakarsa dan sekarang dibebaskan oleh negara.
Baca SelengkapnyaBeredar video rencana pembangunan tol bawah laut yang menghubungkan Jawa dan Bali.
Baca SelengkapnyaJasamarga Bali Tol (JBT), selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), akan menaikkan tarif Jalan Tol Bali Mandara mulai 27 April 2024 pukul 00.00 Wita.
Baca SelengkapnyaKonstruksi Tol MBZ dari beton ke baja telah disetujui oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
Baca SelengkapnyaMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono merespons soal mangkraknya proyek Tol Gilimanuk - Mengwi.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY akan mengkaji lebih dulu terkait wacana itu.
Baca SelengkapnyaLuhut menyoroti pembangunan infrastruktur Bali saat ini yang hanya fokus di sekitar wilayah selatan.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi memutuskan Otorita IKN menjadi mitra kerja Komisi II DPR.
Baca SelengkapnyaMuhammad Rudi terus mendorong percepatan realisasi pengembangan kawasan dan investasi di Pulau Rempang.
Baca Selengkapnya