Follow
Ini kata Jokowi soal polemik rasionalisasi 1 juta PNS
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah hingga ke daerah dengan sebaik-baiknya. Selain itu, Jokowi juga meminta para menterinya memiliki kesamaan visi dan misi dalam menjalankan kebijakan tersebut.
Lebih khusus Jokowi berpesan mengenai efisiensi anggaran melalui perampingan organisasi. Jokowi mengatakan, pemerintah sedang melakukan pengetatan anggaran belanja pegawai.
"Kita ingin belanja pegawai kita ini bisa lebih efisien. Oleh karena itu kita lakukan rasionalisasi secara alami. Artinya setahun pensiun 120.000 nanti tahun kelima hanya menerima 60.000. Nanti akan berkurang. Kan banyak sekali," kata Jokowi di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/6).
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
Jokowi mengatakan, efisiensi belanja pegawai dilakukan secara bertahap melalui pengurangan jumlah penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Kalau dilakukan nanti suatu saat kan tercapai. Nanti kelihatan dan efisien belanja bisa kita lakukan. Kan tidak mungkin setahun diselesaikan. Kamu harus ngerti," kata Jokowi.
Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) sudah memiliki strategi untuk mengurangi belanja pegawai, namun Jokowi mengaku belum menerima konsep yang hendak diterapkan oleh Kementerian yang dipimpin Yuddy Chrisnandi ini.
"Rencana dan konsep Menpan belum saya terima. Tapi kira-kira begitu," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Isu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca Selengkapnya
Permintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.
Baca Selengkapnya
Menteri Anas menginginkan agar kinerja PNS dalam mengurusi birokrasi harus berdampak langsung kepada rakyat.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi berpidato di sidang paripurna DPR di Kompleks Parlement Senayan, Jakarta, pada Jumat, 16 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (3/10).
Baca Selengkapnya
Dana yang dihimpun dari peserta akan dikelola oleh BP Tapera sebagai simpanan yang akan dikembalikan kepada peserta.
Baca Selengkapnya
Pembuatan ribuan aplikasi instansi pemerintah menelan anggaran hingga Rp6,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 52 triliun untuk membayar gaji seluruh PNS, TNI/Polri hingga pensiunan di tahun depan.
Baca Selengkapnya
Belanja kementerian/lembaga (K/L) sudah mencapai Rp417,2 triliun di semester I-2023. Angka ini naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 393,8 triliun.
Baca Selengkapnya
Kenaikan upah akan dilakukan secepatnya, karena peraturan sudah dikeluarkan.
Baca Selengkapnya
Kebijakan pemotongan gaji untuk iuran Tapera dari ini menuai kritik publik karena semakin menambah beban hidup pekerja di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
Baca Selengkapnya
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik postur belanja negara era Prabowo Subianto yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya