Ini penjelasan aturan penghitungan pajak pengusaha tanpa punya pembukuan

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 mengenai pengaturan cara lain menghitung peredaran bruto dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang memiliki usaha atau perusahaan. Aturan ini diterapkan bagi pelaku usaha yang tidak melakukan pembukuan atau pencatatan terkait usahanya.

Diterbitkannya aturan baru tersebut menuai pro dan kontra dari masyarakat. Pemerintah dituding semakin gencar mengumpulkan pajak dengan mengeluarkan aturan-aturan baru perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan, mengatakan PMK ini hanya berlaku bagi pelaku usaha yang tidak kooperatif dalam melaporkan peredaran bruto. Adapun aturan tersebut mencantumkan cara lain menghitung peredaran bruto selain melalui pencatatan.

Orang lain juga bertanya?

"Ditjen Pajak dapat menggunakan cara lain untuk menghitung besarnya peredaran bruto WP apabila dalam pemeriksaan WP tidak kooperatif sehingga pemeriksa tidak dapat mengetahui peredaran bruto WP," ujar Robert di Kantornya, Jakarta, Senin (5/3).

Robert mengatakan, pelaku usaha yang tidak melakukan pencatatan seringkali merepotkan petugas pajak dalam melakukan penghitungan pajak yang harus dibayarkan. Hal ini dinilai tidak menciptakan keadilan bagi pelaku usaha.

"Misalkan pembukuan hilang, ada yang bilang saya tidak nyatat. Pokoknya kalau pengusaha yang punya pembukuan atau pencatatan saat diperiksa, metode ini tidak dipakai. Kalau tidak melakukan pembukuan atau pencatatan baru pakai metode ini atau dalam hal ada pembukuan tapi tidak diberikan ketika pemeriksaan," jelasnya.

Robert menambahkan, penerbitan aturan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan panduan yang jelas bagi wajib pajak dan Ditjen Pajak dengan tujuan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan.

"Selama ini, dalam pelaksanaannya ketika tidak ada pembukuan atau pencatatan, maka rentan terjadi sengketa. Untuk memberikan perlindungan hukum maka diterbitkan PMK," tandasnya.

Adapun cara Lain yang dapat digunakan untuk menghitung peredaran bruto dari wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut :a. transaksi tunai dan non-tunai,b. sumber dan penggunaan dana,c. satuan atau volume,d. penghitungan biaya hidup,e. pertambahan kekayaan bersih.f. berdasarkan SPT atau hasil pemeriksaan tahun sebelumnya,g. proyeksi nilai ekonomi, danh. penghitungan rasio.

(mdk/bim)