Insentif Mobil Listrik Dikritik Tak Tepat Sasaran, Sri Mulyani Buka Suara

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara terkait penolakan sebagian fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kebijakan pemerintah mengenai pemberian subsidi dan insentif pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, serta penggunaan energi yang ramah lingkungan. Sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi.

"Dukungan terhadap KBLBB ini merupakan upaya untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi," kata Sri Mulyani dalam dalam Rapat Paripurna DPR: Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok- Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024, Selasa, (30/5).

Sri Mulyani menjelaskan, subsidi dan insentif yang diberikan untuk pengembangan KBLBB tidak hanya dilakukan Pemerintah RI. Sejumlah negara lain juga mengeluarkan kebijakan sejenis.

"Dukungan terhadap pengembangan ekosistem industri KBLBB juga dilakukan di banyak negara seperti di AS, Eropa, China dan beberapa negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia," kata dia.

Produsen kendaraan bermotor di banyak negara juga telah berkomitmen untuk beralih memproduksi 100 persen mobil listrik di tahun 2035-2040.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah memperkenalkan serangkaian insentif yang diarahkan baik dari sisi supply maupun demand untuk menstimulus investasi dan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat secara luas," kata dia.

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS dan Fraksi PAN menolak kebijakan subsidi dan insentif untuk pembelian KBLBB. Juru bicara Fraksi NasDem DPR-RI, Fauzi Amru meminta belanja Pemerintah fokus pada pemerataan ekonomi dibandingkan memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik maupun subsidi proyek tambang.

"Partai Nasdem meminta kepada pemerintah agar spending better semakin ditingkatkan, dibanding melontarkan subsidi untuk kepentingan kendaraan listrik ataupun subsidi tambang," kata Fauzi dalam Sidang Paripurna: Penyampaian Pandangan Fraksi atas KEM dan PPKF RAPBN 2024 di Gedung DPR-RI, Jakarta Pusat, Selasa (23/5).

Menurutnya, belanja negara seharusnya digunakan untuk membangun pemerataan ekonomi dan menanggulangi kemiskinan. Termasuk memperkuat sektor pertanian, perikanan, pangan dan sektor lain yang dampaknya bisa dirasakan masyarakat langsung.

"Efektivitas belanja pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan serta memperkuat sektor pertanian, perikanan dan pangan pada umumnya," kata dia.

Hal yang sama juga diungkapkan Fraksi Partai Demokrat, Rizki Aulia Natakusumah. Fraksi Demokrat menilai pemberian subsidi untuk kendaraan listrik tidak tepat. Mengingat subsidi untuk kendaraan listrik pribadi yang merasakan pengusaha dan masyarakat yang mampu.

"Kami memandang pemberian subsidi untuk kendaraan listrik pribadi justru kontraproduktif karena subsidi berikan kepada pengusaha, masyarakat yang mampu bukan kepada rakyat kecil yang sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah," kata Rizki. 

Fraksi Demokrat memandang penyelesaian dampak perubahan iklim bukan dengan pemberian subsidi pada pembelian kendaraan listrik pribadi. Melainkan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan mendungng penggunaan transportasi massal. Sehingga emisi yang dihasilkan dari kendaraan konvensional bisa berkurang. 

"Terkait dengan perubahan iklim pantai Demokrat meminta pemerintah agar dapat mengalokasikan subsidi untuk membangun infrastruktur ramah lingkungan dan mendukung transportasi massal," katanya.