Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jabatan Menkeu bukan untuk disambi

Jabatan Menkeu bukan untuk disambi Sofyan Wanandi. www.kppu.go.id

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa sudah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Keuangan menggantikan Agus Martowardojo yang dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pekerjaan sebagai menteri keuangan bukanlah hal yang mudah lantaran sebagai penentu kebijakan fiskal.

Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi, mengatakan pekerjaan utama Hatta sebagai koordinator menteri bidang perekonomian juga tidak kalah sibuknya. Dua pos ini tidak bisa dilakukan satu orang dalam satu waktu.

"Jangan disambi-sambi. Jadi saya pikir, kalau nggak berhasil (terjadi kekeliruan) nanti repot lagi," ujarnya saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Sabtu (20/4).

Sofjan menegaskan bahwa sebaiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus segera menunjuk Menkeu definitif. Menkeu menurutnya haruslah seseorang yang mengerti tentang moneter.

Hatta dinilai belum menguasai permasalahan moneter ekonomi. Maka dari itu untuk menduduki posisi strategis dan vital seperti menteri keuangan maka tidak tepat.

"Kalau untuk sementara, dua minggu sampai dua bulan nggak ada soal. Tapi kalau untuk lama dalam artian untuk diangkat, nggak baik. Kemampuan sudah baik sebagai Menko dan sudah tahu kerjaan di sana tapi kalau mengerti moneter (Hatta Rajasa) nggak tepat," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden SBY resmi memberhentikan Agus Martowardojo sebagai Menteri Keuangan. Di saat bersamaan, SBY juga mengangkat Menko Perekonomian Hatta Rajasa menjadi Pelaksana Tugas Menteri Keuangan.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menuturkan, diangkatnya Hatta sebagai Plt Menkeu dengan pertimbangan ada beberapa tugas Kementerian yang harus diselesaikan.

"Tentu kan mengingat bahwa tugas menteri keuangan dalam berdasarkan tugas dan kewajibannya perlu dilaksanakan dengan baik, meski ada posisi wakil menteri, presiden memandang perlu menunjuk seseorang sebagai Plt Menkeu," kata Julian kepada merdeka.com.

Julian juga belum bisa memastikan sampai kapan Hatta rangkap jabatan sebagai Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan.

"Belum bisa pastikan sampai kapan, yang jelas diupayakan agar pelaksanaan tugas sebagai mana Menko Kesra dulu saat Pak Agung Laksono menggantikan Pak Andi saat meninggalkan posisi Menpora," katanya. (mdk/bmo)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bukan Politisi, Ini Sosok Ideal Menteri Keuangan Pemerintahan Prabowo-Gibran
Bukan Politisi, Ini Sosok Ideal Menteri Keuangan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sosok Menteri Keuangan harus orang yang bisa mengendalikan pengeluaran keuangan.

Baca Selengkapnya
Menkes Jawab Kabar Jadi Menkeu di Kabinet Prabowo: Aku Mau Menteri Penerangan
Menkes Jawab Kabar Jadi Menkeu di Kabinet Prabowo: Aku Mau Menteri Penerangan

Menkes Budi memberikan saran kepada pemerintahan terpilih untuk tidak sembarang memilih Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan.

Baca Selengkapnya
Akui Boleh Menteri Sambil Cawapres, Mahfud: Jadi Tidak Enak, Tugas Menko & Kampanye Sulit Dibedakan
Akui Boleh Menteri Sambil Cawapres, Mahfud: Jadi Tidak Enak, Tugas Menko & Kampanye Sulit Dibedakan

Ketika pejabat turun dalam kontestasi politik sangat sulit menghindari conflict of interest

Baca Selengkapnya
Aturan Baru Diteken Prabowo: Kemenkeu Tak Lagi di Bawah Kemenko Perekonomian, tapi Laporan Langsung ke Presiden
Aturan Baru Diteken Prabowo: Kemenkeu Tak Lagi di Bawah Kemenko Perekonomian, tapi Laporan Langsung ke Presiden

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Tak Terima Disebut Bendahara Negara yang Pelit, Sri Mulyani Beri Penjelasan Begini
Tak Terima Disebut Bendahara Negara yang Pelit, Sri Mulyani Beri Penjelasan Begini

Sri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.

Baca Selengkapnya
Mau Wujudkan Indonesia Emas 2045, Undang-Undang Harus Lebih Sederhana
Mau Wujudkan Indonesia Emas 2045, Undang-Undang Harus Lebih Sederhana

Di tengah ketidakpastian ini, kebijakan di Indonesia harus lebih cepat.

Baca Selengkapnya
Mahfud Nilai Cara Berpolitik di Indonesia Kurang Bagus: Setiap Pemilu Bagi-Bagi Jabatan
Mahfud Nilai Cara Berpolitik di Indonesia Kurang Bagus: Setiap Pemilu Bagi-Bagi Jabatan

Menurut Mahfud, Indonesia sudah terlalu banyak menteri di dalam suatu pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Keponakan Prabowo Diangkat jadi Wamenkeu, Pengamat Sarankan Sosok Ideal yang Paham Tantangan Ekonomi
Keponakan Prabowo Diangkat jadi Wamenkeu, Pengamat Sarankan Sosok Ideal yang Paham Tantangan Ekonomi

Analisis pengamat terkait pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Sebut Pegawai Pajak dan Bea Cukai Dibenci Sekaligus Dirindukan Rakyat, Ini Alasannya!
Sri Mulyani Sebut Pegawai Pajak dan Bea Cukai Dibenci Sekaligus Dirindukan Rakyat, Ini Alasannya!

Stigma tersebut tak lepas dari konsekuensi keuangan negara sebagai instrumen politik.

Baca Selengkapnya
Terungkap Alasan Banyak Jabatan Kepala Dinas di Pemprov DKI yang Kosong
Terungkap Alasan Banyak Jabatan Kepala Dinas di Pemprov DKI yang Kosong

Heru mengakui bahwa ia ingin segera mengisi posisi strategis tersebut.

Baca Selengkapnya
Dasco Soal RUU Kementerian Negara: Belum Dibahas Prabowo
Dasco Soal RUU Kementerian Negara: Belum Dibahas Prabowo

Bahkan, penambahan jumlah menteri juga belum dibahas oleh Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Menteri BUMN Pilihan Prabowo Harus Berani Bilang No!
Menteri BUMN Pilihan Prabowo Harus Berani Bilang No!

Pengamat Kebijakan Publik IDP-LP Riko Noviantoro mengatakan, Menteri BUMN pilihan Prabowo harus memenuhi sejumlah kriteria.

Baca Selengkapnya