Jaga Status Whitelist Tokyo, Kualitas Kapal Berbendara RI Terus Ditingkatkan
Pentingnya status whitelist bagi reputasi maritim Indonesia sangat diakui oleh Deputi Direktur Bisnis Manajemen Klasifikasi BKI, Arief Budi Permana.
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), yang merupakan bagian dari Holding BUMN Jasa Survei IDSurvey, mengajak semua pihak di sektor maritim untuk berupaya meningkatkan mutu kapal berbendera Indonesia.
Inisiatif ini bertujuan untuk mempertahankan posisi Indonesia dalam kategori whitelist Tokyo MoU, yang menjadi indikator penting dalam menjaga reputasi pelayaran Indonesia di tingkat internasional.
Pentingnya status whitelist bagi reputasi maritim Indonesia sangat diakui oleh Deputi Direktur Bisnis Manajemen Klasifikasi BKI, Arief Budi Permana.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia telah berada dalam kategori whitelist Tokyo MoU sejak tahun 2020. Pencapaian ini merupakan hasil dari kerjasama yang solid antara pemerintah, operator kapal, asosiasi pelayaran, dan BKI sebagai lembaga klasifikasi.
"Keberhasilan Indonesia masuk dalam whitelist adalah hasil kerja keras bersama. Infrastruktur maritim, termasuk kualitas dan performa kapal berbendera Indonesia, menjadi kunci mempertahankan posisi ini. Ini penting untuk memperkuat reputasi maritim Indonesia di pasar global," tegas Arief.
Demi Standar Keselamatan Internasional
Selain berkomitmen untuk mempertahankan standar keselamatan internasional, BKI juga berfokus pada dukungan terhadap ekonomi biru (blue economy) serta keberlanjutan maritim.
Hal ini sejalan dengan misinya dalam mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi di sektor pelayaran. Dengan langkah-langkah ini, BKI berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan industri maritim Indonesia, serta memastikan bahwa kapal-kapal berbendera Indonesia memenuhi standar internasional yang diharapkan.
Strategi Kurangi Detensi Kapal
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Dr. Capt. Miftahul Hadi, S.ST, MM, M.Mar, menekankan bahwa peran Badan Keselamatan dan Kesehatan Pelayaran (BKI) sebagai Organisasi yang Diakui (Recognized Organization/RO) sangat penting dalam menjaga daftar putih (whitelist). Ia juga menjelaskan enam langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan kapal terhadap standar internasional, di antaranya:
- Pengawasan dan Penegakan Regulasi: Memastikan seluruh kapal memenuhi syarat keselamatan. Pelatihan Awak Kapal: Meningkatkan kemampuan kru dalam menghadapi inspeksi internasional.
- Pemeliharaan Terencana: Mengimplementasikan sistem Perawatan Terencana (Planned Maintenance System/PMS) secara konsisten. Kolaborasi Internasional: Membangun kerjasama dengan otoritas maritim di seluruh dunia.
- Peningkatan Inspeksi: Memfokuskan perhatian pada area strategis yang sering menjadi penyebab detensi.
- Sinergi dengan Asosiasi: Memperkuat kerja sama dengan asosiasi pelayaran seperti INSA.
Pernyataan ini disampaikan dalam seminar berjudul "Sinergi dan Optimalisasi Peran Stakeholders dalam Mempertahankan Whitelist Tokyo MoU", yang berlangsung pada Kamis (14/11) di Hotel Borobudur, Jakarta.
Seminar ini menjadi kesempatan bagi BKI untuk memperkuat kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam meningkatkan standar keselamatan kapal niaga yang beroperasi di luar negeri.
"Seminar ini diharapkan dapat memperkuat komitmen semua pihak dalam menjaga standar keselamatan maritim dan memposisikan Indonesia sebagai negara maritim yang disegani di dunia," tambahnya.
Tren Detensi Kapal dan Tantangan Ke Depan
Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah detensi kapal berbendera Indonesia di luar negeri, khususnya di Tiongkok. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya perbaikan kualitas kapal agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh New Inspection Regime Tokyo MoU.
Meskipun demikian, Arief menekankan bahwa sejumlah kapal berbendera Indonesia telah berhasil lolos inspeksi tanpa kekurangan (zero deficiency), yang mencerminkan adanya peningkatan kualitas secara bertahap.
BKI berkomitmen untuk menyediakan layanan internasional
BKI terus berupaya memperluas jaringan layanan internasional untuk mendukung pengguna jasa maritim. Melalui kerjasama yang solid antara pemerintah, operator, dan asosiasi pelayaran, BKI yakin bahwa kualitas kapal Indonesia dapat ditingkatkan secara berkesinambungan.
Seminar ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, asosiasi pelayaran INSA, serta perusahaan pelayaran nasional. Harapan dari sinergi antar pihak ini adalah untuk mengurangi detensi kapal dan menjaga status whitelist, yang pada gilirannya akan mendukung kelancaran perdagangan internasional serta memperkuat posisi Indonesia dalam industri pelayaran global.
