Pertalite Tak Jadi Dihapus, Tahun Depan Masih Disiapkan 33 Juta Kiloliter

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan penyediaan kuota BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) masih akan besar di tahun depan, yakni pada rentang 31,33-33,23 juta kiloliter (kl).

Pengajuan subsidi Pertalite itu tertera dalam Surat Kepala BPH Migas kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Nomor T-109/MG.01/BPH/2024 tanggal 6 Februari 2024.

Tak hanya untuk jenis BBM khusus penugasan (JBKP) semisal Pertalite, Kepala BPH Migas Erika Retnowati menjelaskan, surat itu juga memperkirakan volume ketersediaan jenis BBM tertentu (JBT) yakni Solar dan minyak tanah (kerosene) pada 2025.

"Terkait proyeksi volume JBT dan JBKP untuk 2025, BPH Migas telah mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada tanggal 6 Februari 2024, terkait penyampaian parameter perhitungan subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg serta kompensasi BBM untuk penyusunan outlook tahun anggaran 2024," jelasnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Senin (27/5).

Kendati begitu, realisasi penyaluran JBT minyak tanah dan Pertalite masih berada di bawah kuota.

Dengan rincian, minyak tanah sebesar 0,493 juta kl (98,58 persen) dari kuota 0,5 juta, dan Pertalite sebesar 30,03 juta kl (92,24 persen) dari kuota 32,56 juta kl.

"Overkuota penyaluran JBT pada 2023 disebabkan pada saat perencanaan kuota, kita mengasumsikan akan terbit revisi Perpres 191 Tahun 2014 pada tahun 2023. Namun sampai saat ini revisi tersebut masih dalam pembahasan," tutur Erika.

Sebelumnya, isu mengenai Pertalite akan dihapus dan digantikan menjadi Pertamax Green 95 terus menjadi pembicaraan publik.

Merespon hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga selaku anak usaha Pertamina menegaskan masih terus menyalurkan BBM jenis Pertalite (RON 90) kepada masyarakat, sesuai kuota tahun 2024 yang ditetapkan Pemerintah.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, menegaskan sesuai dengan Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022, Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Sehingga perubahan dalam penyalurannya harus melalui kebijakan Pemerintah.

"Hingga saat ini kami masih menyalurkan Pertalite di semua wilayah sesuai dengan penugasan yang diberikan Pemerintah. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," tegas Irto dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (7/5).