Jika lanjutkan program SBY, Jokowi tak beda dari Prabowo

Merdeka.com - Lembaga swadaya Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak pemerintahan Joko Widodo tak lagi mengadopsi Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Alasannya, program pembangunan warisan Susilo Bambang Yudhoyono itu kurang sesuai dengan visi-misi ekonomi presiden sokongan PDI-P ini selama pemilihan umum.

Direktur Eksekutif IGJ Riza Damanik menjelaskan, salah satu pembeda Jokowi dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ada pada strategi mendorong perekonomian nasional. Bukan tidak mungkin, visi 'Nawa Cita' Jokowi gagal terwujud akibat mempertahankan MP3EI.

"Tidak perlu dilanjutkan. Kalau MP3EI dilanjutkan terus-menerus itu bisa mengeliminir Nawa Cita. Visi-misi Prabowo meng-highlight MP3EI, perbedaan mereka mencoloknya di situ. Model ekonomi yang satu mendorong perekonomiannya yang kekuatannya ada di swasta, sementara Jokowi mendorongnya dari desa, membangun dari pinggiran," ujarnya di Jakarta, Jumat (19/9).

Untuk diketahui, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan program Masterplan Percepatan Pembangunan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI), harus dievaluasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan pada pemerintahan mendatang. Jokowi menegaskan proyek yang baik akan tetap dilanjutkan, terutama di sektor pertanian untuk ketahanan pangan.

"Ya semuanya harus kita lihat, yang baik dilanjutkan, yang cocok dilanjutkan, yang tidak pas, masih kurang, kita paskan. Saya kira itu. Karena orientasi jelas berbeda, orientasi misalnya kita masuk ke pertanian, kedaulatan pangan itu prioritas," ujar dia di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (5/9).

IGJ punya alasan menolak keras MP3EI. Enam koridor pembangunan dengan modal terbesar dari swasta itu tidak melibatkan masyarakat setempat. Hasil produksi sebagian Kawasan Ekonomi Khusus bahkan tidak dibutuhkan warga di sekitarnya.

Dia mengambil contoh Merauke Food Industrial Estate yang malah tak memasok kebutuhan pangan warga asli Papua.

"MP3EI ini memberi ruang sangat besar pada sektor swasta dan mengerdilkan peran negara untuk melindungi warganya, serta tidak ada partisipasinya," kata Riza.

Ditambah lagi, prinsip-prinsip pembangunan MP3EI dari kajian IGJ tidak memperhatikan fakta geografis bahwa Indonesia negara maritim. Riza menegaskan, mayoritas proyek berorientasi di darat.

"Akhirnya seperti di Sulawesi Selatan, rumput laut berproduksi tinggi sekali tapi tidak ada yg beli, tidak ada yang bisa mengangkut ke Jawa. Persoalannya konektivitas dan itu tidak ada dalam MP3EI."

Program pengembangan kawasan melibatkan swasta ini pertama kali dijalankan pada era SBY. Fokus utamanya adalah menumbuhkan pusat ekonomi baru dalam bentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta mempercepat konektivitas seperti bandara, pelabuhan, dan jalan tol.

Sejak berjalan pada 2011, industrialisasi masif ini mayoritas dibiayai swasta, dengan 37,9 persen. Selanjutnya BUMN menggelontorkan 26,2 persen pendanaan, sisanya sebesar 15,6 persen baru datang dari APBN.

Jumlah proyek MP3EI diresmikan presiden SBY pada 2014 sebanyak 66 unit. Koridor Jawa memiliki tambahan proyek terbanyak, mencapai 19 pembangunan infrastruktur baru. Sedangkan koridor Maluku-Papua paling sedikit, hanya 7 proyek.

Menko Perekonomian Chairul Tanjung menyatakan MP3EI perlu dilanjutkan oleh presiden baru, karena peresmian ini menandakan investor sudah menggelontorkan modal.

"Investasi uangnya kan sudah masuk, jadi ada proses, ini harus dilanjutkan," kata CT awal bulan ini. (mdk/noe)