Jokowi didesak tidak pilih orang parpol jadi Menteri BUMN

Merdeka.com - Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diminta untuk memilih Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari kalangan profesional. Kalangan di luar partai politik, lebih paham mengenai seluk beluk mengurus ratusan perusahaan milik negara.

"Karena apabila orang yang tepat mengelola masalah, akan lebih mudah dibanding orang yang tidak tepat. Kalau orang yang profesional kan dia punya pengalaman yang banyak, sehingga akan lebih cepat menghadapi masalah," ujar Menteri BUMN era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid I, Sofyan Djalil di Jakarta, Selasa (23/9).

Permasalahan di Perusahaan BUMN, saat ini sangatlah rumit. Terlebih tahun depan, Indonesia akan menghadapi ASEAN Economic Community (AEC). "Tantangan bagi Pemerintah itu berat sekali ke depan. Infrastruktur kita yang jadi masalah, ekonomi kita yang belum pasti. Ini jadi tantangan bagi pemerintahan jokowi. Ini tidak ringan," jelas dia.

Dia menilai, pada masa kepemimpinan Dahlan Iskan, BUMN telah menunjukkan progres yang cukup bagus dan bisnis BUMN berkembang terus. "Jadi selalu ada yang berubah. Selama lima tahun terakhir banyak kemajuannya. Tetapi tantangan BUMN seperti perusahaan lain tentu selalu harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang makin berubah kini," katanya. (mdk/arr)