Jokowi Mau 'Impor' Maskapai Asing, Menhub Sebut Agar Harga Tiket Pesawat Kompetitif
Merdeka.com - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengungkapkan bahwa ide Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendatangkan maskapai asing akan berdampak positif. Hal tersebut akan menciptakan kompetisi sehat dan harga tiket pesawat yang lebih kompetitif.
"Imbauan Pak Presiden untuk memberikan kompetisi bagi maskapai kami sedang mempelajari tapi secara jujur kami sampaikan itu ide yang baik," kata dia, di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (4/6).
"Suatu kelaziman bahwa apabila terjadi suatu keseimbangan kompetisi maka harga itu akan lebih bagus," lanjut dia.
-
Siapa yang mengajukan usulan subsidi angkutan udara? 'Sejak ada regulasi itu, kami di provinsi tidak bisa lagi menganggarkan subsidi angkutan udara. Karena tidak ada lagi kewenangannya di kami, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) juga ketat soal itu,' ungkap Heru kepada Tim Liputan Diskominfo Kaltim.
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Mengapa Kemenko Perekonomian mendorong peningkatan konektivitas udara? Seluruh upaya tersebut dilakukan juga untuk turut mendukung pertemuan ASEAN selama Keketuaan ASEAN Indonesia tahun ini.
-
Kenapa harga tiket pesawat bisa murah? Melansir laman Traveloka, seorang ahli travel sekaligus editor di Map Happy, Erica Ho mengatakan membayar dengan mata uang lokal untuk membeli tiket pesawat bisa membuatmu lebih berhemat.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
Meskipun demikian, dia mengatakan ada sejumlah hal yang harus diperhatikan pemerintah ketika mengizinkan maskapai asing beroperasi di Indonesia. Sejumlah syarat dalam Undang-Undang, kata dia, harus dipenuhi.
"Namun demikian apa yang kita lakukan tetap perhatikan hal yang sifatnya sesuai dengan UU di mana cabotage itu syarat yang harus kita perhatikan, kalau asing beroperasi di Indonesia harus dimiliki 51 persen oleh Indonesia," jelas Menteri Budi.
"Selain dia menjalani rute-rute gemuk, diwajibkan ada kegiatan di rute perintis khususnya untuk pariwisata," imbuhnya.
Saat ini, Kemenhub sedang mengkaji rencana tiket pesawat tersebut. Dalam rencana pekan depan, hasil kajian tersebut akan dia sampaikan kepada Presiden Jokowi. "Karena itu dalam satu, dua hari ini kami melakukan penelaahan, insyaallah Minggu depan saya akan laporkan kepada Presiden untuk dapat satu arahan yang lebih jelas," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan harga yang tidak berbeda jauh, masyarakat Indonesia justru lebih memilih berlibur ke luar negeri dibanding wisata domestik.
Baca SelengkapnyaBandara Kertajati secara resmi menerima pengalihan penerbangan komersial dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung,
Baca SelengkapnyaLion Air Group saat ini menguasai hampir 70 persen dari market share pesawat domestik dengan total 367 pesawat.
Baca SelengkapnyaTantangan penyediaan multi provider avtur sendiri disebabkan oleh banyaknya jumlah bandar udara di wilayah Indonesia.
Baca SelengkapnyaBiaya penerbangan domestik jauh lebih mahal dibandingkan dengan biaya penerbangan internasional atau ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi yakin Kertajati jadi bandara masa depan.
Baca SelengkapnyaSaat ini moda transportasi pesawat sudah tidak lagi menjadi kebutuhan tersier bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenurut Sandiaga, untuk menurunkan harga tiket pesawat, dibutuhkan tambahan 700 pesawat.
Baca SelengkapnyaPernyataan ini disampaikan oleh Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Dwi Marhen Yono.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi melakukan uji coba operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Rabu (13/9).
Baca SelengkapnyaBudi menegaskan pentingnya pengelolaan avtur yang dilakukan secara multi-provider, seperti yang diterapkan di negara lain.
Baca SelengkapnyaMenurut Menhub Budi, ada empat faktor utama yang membuat batas tarif pesawat melonjak.
Baca Selengkapnya