Kadin sebut pengusaha tak keberatan dengan kenaikan UMP

Merdeka.com - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani menilai penetapan Upah Minimum Provinsi 2018 sudah adil untuk para pengusaha. Menurutnya, pengusaha sudah mempersiapkan strategi mengatasi kenaikan UMP tersebut.

"Jadi, kalau saya bisa sampaikan, saya bicara dengan banyak pengusaha, asosiasi, sesuai dengan harapan," ujar Rosan dalam acara Indonesia Infrastructure Week 2017 di Jakarta, Rabu (7/11).

Menurutnya, para pengusaha ritel pun tak keberatan dengan kenaikan UMP tersebut. Alasannya, pengusaha ritel telah menyiapkan anggaran setiap tahunnya.

"Karena kembali lagi, itu pengusaha kalau dari jauh hari sudah bisa memprediksi sudah bisa memplanning dan sudah tidak kaget lagi. Jadi sudah sesuai budget," tegasnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) resmi menetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71 persen. Kenaikan tersebut merupakan total penjumlahan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi sesuai dengan formula kenaikan upah minimum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey, mengatakan pihaknya tetap akan mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya dengan mengikuti kenaikan UMP tersebut. Meski demikian, dia tetap meminta agar pemerintah memberikan perhatian kepada industri yang tengah mengalami perlambatan.

"Kami mengimbau pemerintah untuk memberikan perhatian kepada sektor yang tergerus, apakah mungkin kita ada suatu pembicaraan atau observasi dari nilai yang sudah ditentukan per 1 Januari 2018," kata Roy di Hotel Ibis, Jakarta, Rabu (1/11).

Menurutnya, pengaruh dari kenaikan UMP tidak akan menjadi persoalan bagi sektor yang masih kuat, namun hal ini tentunya akan memberatkan sektor yang meredup. Sebab, sebelum UMP naik saja sektor tersebut sudah merdup, apalagi jika UMP sudah naik maka dikhawatirkan sektor itu akan menurun drastis.